KPFM BALIKPAPAN — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menilai penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan langkah nyata untuk memperkuat keadilan dan kesetaraan dalam seluruh proses pembangunan daerah.
Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Najib, dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun 2025/2026 di Ballroom Hotel Gran Senyiur, Senin 27 Oktober 2025.
Dalam forum itu, ia menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan yang sebelumnya disampaikan pada 26 Mei 2025.
Najib menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota yang telah menginisiasi penyusunan raperda ini, dan menilai langkah tersebut sebagai bukti nyata keseriusan pemerintah dalam membangun kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial.
Menurutnya, Raperda PUG harus menjadi dasar untuk memastikan seluruh kebijakan pembangunan berdampak positif bagi setiap warga tanpa diskriminasi.
“Penerapan PUG bukan sekadar urusan perempuan, tetapi tentang bagaimana kebijakan publik memberikan manfaat yang sama bagi semua, termasuk anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, kehadiran raperda ini juga menjadi momentum penting untuk mengubah cara pandang terhadap isu gender, dari sekadar pelengkap menjadi elemen utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa keberhasilan penerapan pengarusutamaan gender tidak hanya bergantung pada komitmen pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan lintas sektor.
Lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan institusi non-pemerintah diharapkan turut berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan sejak dini.
Selain itu, Najib menyoroti masih terbatasnya sarana dan prasarana publik yang ramah gender, terutama di bidang pendidikan dan pelayanan umum. Menurutnya, hal ini perlu menjadi prioritas perhatian bersama.
“Jika kita ingin mewujudkan kota yang inklusif dan setara, maka fasilitas publik harus bisa diakses dengan aman dan nyaman oleh semua, tanpa terkecuali,” tegasnya.
PDI Perjuangan juga mendorong agar pemerintah menerapkan insentif dan sanksi yang tegas bagi perangkat daerah (OPD) terkait pelaksanaan penganggaran responsif gender (PPRG), sehingga implementasinya tidak bersifat seremonial semata.
Lebih jauh, Najib menegaskan kesiapan Fraksi PDI Perjuangan untuk berkolaborasi aktif dengan pemerintah dan pihak terkait dalam pembahasan lanjutan raperda ini, guna menghasilkan produk hukum yang benar-benar adil, aplikatif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Artikel Terkait
NASDEM DUKUNG PERDA KESETARAAN GENDER, DORONG PEMERINTAH WUJUDKAN KOTA RAMAH DAN INKLUSIF BAGI PEREMPUAN