KOMISI IV TEGAS TOLAK RENCANA PEMANGKASAN TPP TENAGA MEDIS

KPFM BALIKPAPAN — Rencana pengurangan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur, khususnya tenaga kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun anggaran 2026, menuai sorotan tajam dari DPRD.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak boleh mengorbankan kesejahteraan tenaga medis yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.

“Kami akan memperjuangkan agar pegawai, terutama tenaga kesehatan, tidak menjadi korban efisiensi. Kalau ada penyesuaian anggaran, semestinya diarahkan ke kegiatan yang tidak berpengaruh langsung terhadap masyarakat,” ujar Gasali, Rabu 29 Oktober 2025.

Menurutnya, tenaga kesehatan berperan vital dalam menjaga mutu layanan publik, terlebih pasca pandemi dan meningkatnya kebutuhan layanan medis di kota ini.

Ia menilai pemotongan TPP justru berpotensi menurunkan motivasi kerja, yang pada akhirnya dapat berdampak pada pelayanan kepada warga.

Baca Juga: DPRD DAN PEMKOT RAMPUNGKAN RAPERDA PENATAAN PERMUKIMAN

“Tenaga kesehatan itu garda terdepan. Jangan sampai semangat mereka turun hanya karena tunjangan dikurangi. Kalau mau efisiensi, potong saja dari kegiatan seremonial atau pos yang tidak strategis,” tegasnya.

Gasali menambahkan, sektor kesehatan dan pendidikan sudah memiliki porsi anggaran yang dilindungi oleh regulasi nasional.

Berdasarkan ketentuan, anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBD, sementara kesehatan memiliki pagu tersendiri yang wajib dipenuhi pemerintah daerah sesuai Undang-Undang Kesehatan.

Dengan dasar aturan tersebut, ia meyakini sektor pelayanan dasar seharusnya tetap aman dari kebijakan efisiensi berlebihan.

“Kegiatan pelayanan publik tetap harus berjalan. Kalau pun ada pengurangan, jangan sampai menyentuh aspek pelayanan langsung kepada warga,” pungkasnya.

Gasali pun mengingatkan, kesejahteraan tenaga kesehatan adalah bagian dari investasi jangka panjang untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas.

Ia berharap pemerintah kota lebih selektif dalam menata ulang pos anggaran agar efisiensi tidak justru melemahkan semangat aparatur yang melayani masyarakat setiap hari.

(FREDY JANU/KPFM)