KPFM BALIKPAPAN — Anggota DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung, menyoroti ancaman serius terhadap stabilitas keuangan daerah akibat pemotongan Dana Transfer Pusat (DTP) oleh pemerintah pusat yang akan berlaku pada tahun anggaran 2026.
Kebijakan ini dinilai menimbulkan efek kejut atau panic attack di kalangan pengambil kebijakan daerah karena berpotensi melumpuhkan sejumlah program pembangunan prioritas.
Dalam program talkshow bersama Radio KPFM, Andi Arif, menegaskan bahwa Balikpapan masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dana dari pusat.
Oleh karena itu, langkah rasionalisasi anggaran besar-besaran menjadi keniscayaan agar roda pemerintahan tetap berjalan.
Pemotongan DTP diproyeksikan akan menggerus APBD Balikpapan hingga Rp1,5 triliun, dari total rencana awal sebesar Rp 4,5 triliun. Dampak penurunan terjadi di tiga pos utama pendapatan daerah.
Pertama Dana Transfer Pusat (DTP). Dari proyeksi Rp1,8 triliun, hanya sekitar Rp750 miliar yang akan diterima. Artinya, ada pemotongan hingga 60–70 persen.
Kemudian Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi. Dari potensi Rp300 miliar, diperkirakan hanya Rp100 miliar terealisasi, dengan potensi kehilangan Rp200 miliar.
Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target Rp1,5 triliun dinilai sulit tercapai. Berkurangnya peredaran uang hingga Rp1 triliun di wilayah kota diprediksi memangkas PAD sekitar Rp200 miliar.
“Situasi ini sangat berat. APBD 2026 kemungkinan harus direvisi total. Banyak proyek infrastruktur yang akan tertunda,” ujar Andi Arif, Jumat 17 Oktober 2025.
Program pembangunan yang berpotensi terdampak mencakup pembangunan drainase, perbaikan jalan, dan proyek fasilitas umum lainnya. Namun, DPRD menegaskan program prioritas seperti BPJS gratis dan bantuan seragam sekolah harus tetap dilindungi sebagai komitmen visi-misi Wali Kota.
DPRD Balikpapan telah melakukan advokasi ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk meminta kebijakan yang lebih proporsional.
Menurut Andi Arif, pemotongan besar terhadap DBH tidak sejalan dengan kontribusi besar Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan, sebagai penyumbang devisa nasional dari sektor migas dan batubara.
Sebagai langkah mitigasi, DPRD mendorong pemerintah kota agar menarik investasi baru, membuka peluang kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, masyarakat diimbau untuk berhemat dan beradaptasi dengan gaya hidup efisien di tengah potensi perlambatan ekonomi kota.
Artikel Terkait
DPRD DORONG DIGITALISASI LAYANAN PEMAKAMAN