KOMISI II DPRD DORONG KEPASTIAN ASET UNTUK WUJUDKAN PASAR INDUK BALIKPAPAN

KPFM BALIKPAPAN — Pembangunan Pasar Induk Balikpapan dipastikan menjadi salah satu prioritas penting yang tengah dikawal oleh Komisi II DPRD Kota Balikpapan.

Ketua Komisi II, Fauzi Adi Firmansyah, menegaskan perlunya kepastian status lahan agar proyek strategis ini tidak kembali terhambat seperti sebelumnya.

Hal itu disampaikan Fauzi usai memimpin rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perdagangan (Disdag) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Senin 14 Oktober 2025.

Dalam pertemuan tersebut, dewan menyoroti masih adanya persoalan kepemilikan lahan di kawasan pasar induk yang luasnya mencapai 9,7 hektare, dengan sekitar 5 hektare siap untuk dibangun.

“Setelah dicek, ternyata sebagian area yang akan digunakan masih ditempati warga. Kami minta bagian hukum dan BKAD segera menindaklanjuti dengan pendekatan administratif terlebih dahulu,” jelas Fauzi.

Ia menegaskan, penyelesaian masalah lahan harus dilakukan secara berjenjang, dimulai dengan komunikasi persuasif sebelum menempuh jalur hukum.

Baca Juga: KABEL INTERNET SEMRAWUT DINILAI GANGGU ESTETIKA KOTA

“Kita berharap masyarakat bisa memahami pentingnya proyek ini. Namun kalau tidak ada titik temu, tentu penyelesaian hukum menjadi langkah terakhir,” ujarnya.

Fauzi menilai pembangunan pasar induk akan menjadi tulang punggung distribusi kebutuhan pokok di Balikpapan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

 “Dengan adanya pasar induk yang modern dan terpusat, pengendalian harga serta distribusi barang bisa lebih efisien. Ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Komisi II juga menekankan pentingnya pengelolaan aset daerah yang tertib dan transparan. Menurut Fauzi, banyak proyek yang terhambat karena persoalan administratif terkait aset yang belum tuntas.

“Data aset harus jelas, terutama lahan-lahan milik pemerintah yang digunakan untuk proyek publik. Pendataan dan pengawasan perlu diperketat,” tegasnya.

Ia berharap, kolaborasi antara pemerintah daerah, warga, dan DPRD dapat mempercepat proses realisasi proyek yang sudah lama dinantikan masyarakat ini.

“Kami di Komisi II siap mendukung sepenuhnya. Yang terpenting, semua pihak bekerja dengan satu visi: mewujudkan pasar induk yang layak, tertata, dan bermanfaat bagi seluruh warga Balikpapan,” tutup Fauzi.