SPPG JADI HARAPAN BARU PEMBANGUNAN GIZI DI KALTIM, GUBERNUR HARUM DORONG SINERGI DAERAH HADAPI TANTANGAN WILAYAH

KPFM BALIKPAPAN — Komitmen mendukung agenda nasional pemenuhan gizi di Kalimantan Timur kembali ditegaskan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.

Dalam pertemuan bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dr. Dadan di Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa 8 Juli 2025, Gubernur yang akrab disapa Harum menyatakan kesiapan penuh dalam menyukseskan rencana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh kabupaten/kota se-Kaltim.

“Saya sangat mengapresiasi program Presiden ini. Kami di Kaltim siap mengawal agar pelaksanaan SPPG bisa berjalan maksimal. Saya pribadi sangat cocok dan mendukung sepenuhnya,” ujar Harum di ruang kerjanya.

Namun, Gubernur tak menampik tantangan geografis Kaltim yang luasnya mencapai 127.000 km² dan dihuni 4,1 juta penduduk.

 Menurutnya, keterbatasan infrastruktur masih menjadi kendala serius, terutama di wilayah-wilayah terpencil seperti Sepatin, Tani Baru, dan Muara Pantuan di Kutai Kartanegara, serta daerah-daerah pedalaman lainnya yang minim fasilitas pendidikan.

Baca Juga: GELORAKAN PERAN KELUARGA, RAKERNAS PKK 2025 DI KALTIM JADI SIMBOL SINERGI NASIONAL

“Kita perlu pikirkan formula khusus bagi SPPG di daerah-daerah seperti ini. Standarnya harus fleksibel, tidak bisa disamakan dengan kota besar seperti Balikpapan,” ujarnya, mencontohkan bagaimana Polda Kaltim sudah lebih dahulu meresmikan SPPG di wilayah perkotaan.

Gubernur juga meminta kejelasan terkait skema waktu pelaksanaan serta mekanisme evaluasi program. Menurutnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut pasti akan muncul dari para kepala daerah sebagai mitra pelaksana di lapangan.

Dalam waktu dekat, dirinya akan mengundang seluruh bupati dan wali kota untuk menyamakan persepsi serta menentukan lokasi-lokasi strategis pembangunan SPPG, termasuk homebase-nya.

Sementara itu, Kepala BGN Dr. Dadan menyebut Kaltim akan menjadi lokasi bagi pembangunan minimal tiga unit SPPG di setiap kabupaten dan kota. Secara nasional, BGN menargetkan total pembangunan 350 unit SPPG dengan anggaran Rp10 miliar per unit per tahun.

“SPPG akan jadi dapur utama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka akan memastikan makanan bergizi diproduksi, dikelola, dan didistribusikan sesuai standar nasional,” ujar Dr. Dadan.

Setiap SPPG akan dioperasikan oleh tiga orang personel inti—yakni kepala satuan (dari pusat), ahli gizi, dan akuntan (dari SDM lokal dengan status PPPK). Selain itu, relawan sebanyak 50 orang akan disiapkan untuk mendukung operasional harian. BGN memperkirakan program ini akan menyerap sekitar 30.000 tenaga kerja di seluruh Indonesia.

Gubernur Harum melihat potensi besar program ini untuk ikut menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Kaltim. Ia optimistis keterlibatan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM lokal dalam rantai pasok SPPG akan menggerakkan ekonomi daerah.

“Triliunan rupiah bisa masuk ke Kaltim lewat program ini. Ini momentum bagi daerah untuk memperkuat ekonomi rakyat,” ucap Harum optimis.