Sistem monitoring yang dikembangkan oleh BNPB, termasuk penerapan Early Warning System diharapkan memperkuat kapasitas tanggap darurat wilayah.
Udrekh menjelaskan bahwa dalam perspektif penanggulangan bencana, kegiatan pemetaan adalah kegiatan yang paling hulu pada dasarnya.
"Jadi bagaimanapun juga, apapun yang kita lakukan itu didasari oleh pengetahuan kita tentang risiko bencana," tuturnya.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Timur, Agus Tianur mengungkapkan bahwa identifikasi awal bencana potensial di IKN sudah dilakukan, mencakup kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta longsor, meskipun sebagian besar tidak terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Inisiatif kolaboratif ini tidak hanya fokus pada integrasi data dan sumber daya, tetapi juga melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembentukan sistem tanggap bencana.
"Kerja sama dengan masyarakat sangat krusial dalam membangun IKN yang tanggap bencana," ucapnya.
Selaras dengan pembangunan fisik IKN, Otorita IKN telah mengambil langkah-langkah proaktif dalam mitigasi bencana, termasuk penanaman berbagai jenis pohon dan pembuatan embung sebagai upaya pengendalian banjir.
Dengan upaya bersama ini, Otorita IKN berkomitmen pada pembangunan Ibu Kota Nusantara yang tidak hanya berkelanjutan, tapi juga resilien terhadap bencana, memastikan keamanan dan kesejahteraan seluruh penghuninya.
(FREDY JANU/KPFM)