KPFM BALIKPAPAN – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat langkah strategis dan komitmen dalam penanggulangan bencana di wilayah IKN. Sinergi dan kolaborasi lintas sektor terus diintegrasikan guna kesiapan dari berbagai aspek seperti perencanaan, SDM, sarana dan prasarana, serta pembiayaan.
Terkait hal tersebut, focus group discussion (FGD) digelar Otorita IKN bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta para pihak terkait lainnya. Berkomitmen untuk untuk mengelola serta menanggulangi bencana di IKN.
Komitmen tersebut di antaranya adalah integrasi dan sharing data sistem informasi beserta pengembangannya, identifikasi rencana jangka pendek keperluan SDM, pemetaan logistik, sarana dan prasarana dasar.
Kemudian giat rencana gelar perhelatan sebelum pemindahan ASN ke IKN, serta penyusunan kajian risiko bencana untuk periode 2024-2029 di kawasan IKN yang dilaksanakan oleh Otorita IKN bekerjasama dengan BNPB.
Selain menjaring beberapa komitmen, juga terdapat aspek-aspek krusial yang perlu diperhatikan dari diskusi rapat koordinasi tersebut.
Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myrna Safitri menekankan pentingnya update informasi kondisi kerawanan bencana sebagai langkah awal kesiapsiagaan.
“Dengan adanya update informasi, ini akan berguna sebagai tindakan kesiapsiagaan dari seluruh pihak,” tutur Myrna dalam keterangan tertulis, Senin (11/3).
Selain itu, dalam kerangka kerja sama yang telah dijalin, pemetaan program kegiatan yang melibatkan setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di wilayah IKN juga menjadi salah satu agenda penting.
Upaya kolektif ini diharapkan memperjelas peran serta tanggung jawab masing-masing entitas dalam menghadapi bencana.
"Otorita IKN belum menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemerintah daerah khusus, sehingga para pihak dan Pemda diharapkan dapat mengerjakan tugas dan fungsinya seperti biasa. Dengan adanya rapat ini, kita bisa melihat pihak yang belum memiliki atau kekurangan program, SDM, maupun peralatan mitigasi sehingga dapat dipikirkan secara bersama,” ujar Myrna.
Langkah selanjutnya adalah adanya sistem monitoring yang dikembangkan oleh BNPB, termasuk implementasi Early Warning System. Menawarkan dukungan penting bagi seluruh stakeholder untuk lebih cepat tanggap terhadap bencana.
Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, Udrekh menggarisbawahi bahwa pemetaan dan evaluasi risiko bencana merupakan langkah awal yang krusial.
Ini bukan hanya tentang apa yang dilakukan, tetapi lebih kepada berdasarkan pemahaman mendalam tentang risiko bencana yang ada.
Keseluruhan proses ini adalah upaya untuk memastikan bahwa pengetahuan yang akurat tentang risiko bencana dapat menjadi dasar bagi semua tindakan dan strategi penanggulangan bencana yang diambil.
