KPFM BALIKPAPAN – Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menyoroti lemahnya penyerapan serta perwujudan aspirasi masyarakat dalam program dan anggaran tahun 2025, baik pada APBD murni maupun perubahan.
Menurutnya, banyak program yang telah dibahas bersama dalam forum resmi DPRD, seperti rapat dengar pendapat (RDP), forum group discussion (FGD), maupun inspeksi mendadak (sidak), tidak muncul dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Program-program yang kita hasilkan dari sidak, FGD, dan RDP seharusnya masuk dalam SIPD. Tapi kenyataannya, justru program mereka yang muncul. Aspirasi masyarakat yang kita bawa tidak ada sama sekali,” ujar Taufik usai RDP bersama Bappeda dan sejumlah OPD mitra Komisi II, Senin (13/10/2025).
Ia menjelaskan, RDP tersebut bertujuan mempertemukan Bappeda dengan OPD agar ada keselarasan dalam penyusunan program prioritas daerah. Namun, Taufik menilai selama ini Bappeda terlalu dominan dalam menentukan arah program tanpa mempertimbangkan hasil pembahasan dengan DPRD.
“Setiap kali kita bahas prioritas program hasil usulan komisi, selalu dikatakan dipangkas oleh Bappeda. Contohnya program media untuk promosi pariwisata. Bagaimana mau mengembangkan pariwisata kalau tanpa media? Promosinya bagaimana?” tegasnya.
Baca Juga: RDP DENGAN DINAS PERDAGANGAN, KOMISI II SOROTI PROGRES PEMBANGUNAN PASAR
Ia juga menyoroti hasil kunjungan lapangan bersama OPD dan wartawan yang tidak diakomodasi dalam program pembangunan.
“Satu tahun ini tidak ada yang masuk sama sekali. Yang muncul justru program yang mereka buat sendiri,” ucapnya.
Taufik mengingatkan, jika kondisi ini terus berlanjut, kepercayaan masyarakat terhadap DPRD bisa semakin menurun.
“Kita ini turun ke lapangan membawa aspirasi rakyat. Kalau tidak diakomodasi, lama-lama masyarakat tidak percaya lagi kepada DPRD,” katanya.
Ia menegaskan pentingnya pembenahan internal lembaga legislatif agar citra DPRD Balikpapan kembali positif di mata publik.
“Citra anggota Dewan ini sudah terlanjur dianggap jelek. Dibilang hanya jalan-jalan dan menghabiskan uang rakyat. Nah, ini yang harus kita benahi,” tutupnya.
(MAULANA KPFM)