KPFM BALIKPAPAN – Polemik mosi tidak percaya sejumlah cabang olahraga (cabor) terhadap kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Balikpapan terus bergulir. Sekretaris KONI Balikpapan, Hasbi, menilai gerakan tersebut tidak sepenuhnya murni dari aspirasi cabor.
“Kalau satu, dua, atau tiga cabor menyatakan murni dari mereka, itu bisa benar. Tetapi saya pastikan seribu persen gerakan mosi percaya yang dilakukan teman-teman ada sponsorship-nya. Itu nyata, tidak bisa dibohongi,” tegas Hasbi, Jumat (3/10/2025).
Ia bahkan menyebut ada cabor yang merasa tidak pernah mengajukan mosi, namun namanya dicatut dalam daftar. “Ada teman-teman cabor yang tidak melakukan mosi, tapi dibuat seolah-olah ikut. Hati-hati, loh. Mereka pun tidak mengetahui,” ujarnya.
Hasbi menuding Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, berada di balik gerakan tersebut. “Kita tahu semua pemainnya. Itu disponsori Ketua Komisi IV,” katanya.
Baca Juga: KETAHUAN BOLAK-BALIK SPBU, PENIMBUN PERTALITE DI BALIKPAPAN DICIDUK POLISI
Menurut Hasbi, masalah mosi tidak percaya seharusnya disikapi bijak oleh pemimpin kota, bukan dijadikan ajang provokasi. “Pemimpin kota harus turun tangan memberikan solusi terbaik. Jangan sampai kota ini dibawa-bawa seperti milik pribadi. APBD itu milik rakyat, bukan milik si A atau si B,” jelasnya.
Hasbi juga menepis tudingan bahwa KONI kurang memperhatikan pembinaan atlet. Ia menegaskan, peran KONI dalam pembinaan lebih pada aspek administrasi dan rekomendasi, sementara dukungan finansial berasal dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
“Kalau mengharapkan uang dari KONI, bagaimana KONI bisa memberi, sedangkan wali kota menahan pencairan? Logikanya begitu. Bahkan tidak sedikit kegiatan cabor justru dibantu secara pribadi oleh ketua umum KONI,” tuturnya.
Terkait janji anggaran untuk Porprov 2026, Hasbi menyebut hal itu masih sebatas proyeksi. “Kami dengar ada alokasi Rp800 juta. Namun karena mekanisme lewat SIPD, bisa saja berubah. Kalau kemudian muncul di APBD-P lebih besar, itu akan jadi masalah. Cabor mungkin tidak memahami mekanisme ini, hanya menerima janji-janji,” imbuhnya.
Hasbi menegaskan, mosi tidak percaya tidak menjadi persoalan selama prosesnya dilakukan sesuai aturan. Ia meminta KONI Kaltim melakukan verifikasi dengan benar. “Jangan seperti kemarin, tidak ada saksi dan berita acara. Bahkan ditemukan ada cabor yang tidak mengajukan mosi tapi namanya tercantum di daftar,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Persatuan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia (Perbasasi) Balikpapan, Moeso, menilai KONI justru harus introspeksi. Ia menyinggung sejumlah persoalan pada Porprov Berau 2022 lalu, termasuk keberangkatan atlet yang terkendala hingga beberapa cabor harus berangkat mandiri karena tidak terakomodir Dispora.
“Itu bentuk kegagalan KONI. Selain itu, ketua KONI juga tidak mampu menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah kota, mungkin karena sering berada di luar daerah,” kata Moeso.
Ia menegaskan, jika ketua KONI tidak bisa fokus menjalankan tugas, sebaiknya mundur dari jabatan. “Kalau memang tidak mau meluangkan waktu untuk mengurus KONI, silakan mundur,” tegasnya.
(MAULANA KPFM)
