KPFM BALIKPAPAN — Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan, Andi Arief Agung, menegaskan pentingnya keberlanjutan visi-misi pemerintah kota dalam penyusunan program pembangunan, termasuk kebutuhan pembangunan sekolah baru.
Ia menjelaskan bahwa program-program seperti BPJS gratis dan pembangunan satu unit sekolah setiap tahun merupakan bentuk keberlanjutan dari visi kepala daerah yang perlu terus didorong.
"Kalau kita bicara visi-misi dari kota, kan pastikan berkelanjutan. Artinya seperti BPJS gratis, kemudian pembangunan sekolah setahun satu unit. Ini salah satu contoh dan saya yakin masih banyak lagi," ujarnya, Jumat (1/8/2025).
Saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) tengah menggarap penerjemahan visi-misi wali kota dan DPRD ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD), yang nantinya akan menjadi acuan pembangunan lima tahun ke depan.
Baca Juga: MODUS PENGGELAPAN INVOICE RP 54 MILIAR TERKUAK, KURATOR JADI TERSANGKA
Andi menekankan pentingnya data kependudukan dalam menentukan kebutuhan sekolah, baik SD maupun SMP. Menurutnya, pertumbuhan dan pergeseran jumlah penduduk harus menjadi dasar dalam menentukan lokasi pembangunan fasilitas pendidikan baru.
"Apakah perlu ditambah sekolah? Iya. Kita punya alat ukurnya. Pertama, kita sesuaikan dengan kewenangan pemerintah kota. Diukur dulu situasinya, karena ke depan jumlah penduduk pasti akan terus bertambah," katanya.
Ia juga menyoroti kesenjangan antara jumlah sekolah SD dan SMP yang masih perlu dibenahi dalam lima tahun ke depan. "Ini PR kita. Antara SD dan SMP harus kita kejar agar tidak terlalu jauh jaraknya."
Selain itu, Andi memaparkan bahwa pola sebaran penduduk di Balikpapan kini mulai bergeser, dari wilayah tengah ke arah timur dan utara. Perubahan ini terjadi seiring dengan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memperjelas fungsi lahan di kota tersebut.
"Orang Balikpapan Tengah mulai bergeser ke Timur, ke Utara. Itu karena fungsi lahannya sudah lebih jelas setelah penetapan RTRW," ungkapnya.
Dengan mempertimbangkan pergeseran kependudukan dan kebutuhan jangka panjang, ia berharap proses perencanaan pembangunan, khususnya di sektor pendidikan, bisa lebih terukur dan tepat sasaran.
(MAULANA KPFM)
