KPFM PENAJAM – Pemangkasan anggaran yang mencapai hampir 30 persen memaksa Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan efisiensi besar-besaran pada program pelayanan publik, khususnya pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dan rambu lalu lintas. Dampak pemangkasan ini dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai kecamatan, karena jumlah titik pemasangan PJU berkurang drastis.
Sekretaris Dishub PPU, Andy Sunra Satriadi Sumaryo, mengungkapkan bahwa anggaran PJU yang semula memungkinkan pemasangan pada 173 titik kini hanya mampu merealisasikan 115 titik. Pemangkasan sebesar Rp9 miliar ini merupakan konsekuensi dari surat edaran Presiden yang menginstruksikan efisiensi anggaran di seluruh instansi pemerintah, dari tingkat kabupaten hingga kementerian.
"Ini adalah instruksi nasional yang harus kami jalankan. Meski berat, kami berupaya tetap mengutamakan titik-titik yang paling membutuhkan penerangan," jelas Sunra.
Baca Juga: LAMPU LALU LINTAS RUSAK AKIBAT PETIR DAN PENCURIAN, DISHUB PPU LAKUKAN PERBAIKAN
Anggaran yang tersisa, sekitar Rp3 miliar, akan difokuskan pada ruas jalan kabupaten dengan penggunaan teknologi panel surya sebagai sumber tenaga. Penentuan lokasi pemasangan dilakukan secara selektif berdasarkan tingkat urgensi di masing-masing kecamatan. Dishub bahkan akan melibatkan pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa untuk menentukan distribusi yang adil, meskipun tidak dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata.
Salah satu wilayah yang terkena dampak langsung adalah Sepaku. Wilayah ini belum masuk prioritas pemasangan PJU karena masih dalam proses pembahasan statusnya sebagai Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus) Ibu Kota Nusantara (IKN). Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian pengelolaan aset dan menjadi kendala tambahan di tengah keterbatasan anggaran.
Pemangkasan anggaran juga berdampak pada pemasangan rambu lalu lintas, yang kini hanya mendapat alokasi sekitar Rp400 juta dari sebelumnya lebih dari Rp1 miliar. Hal ini dikhawatirkan akan menurunkan tingkat keselamatan dan kelancaran lalu lintas di beberapa titik rawan.
"Kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari kepala dinas untuk menentukan lokasi prioritas. Namun, prinsip kami adalah mengutamakan keadilan berbasis kebutuhan, agar fasilitas vital tetap terlayani," tambah Sunra.
(*/AHMAD KPFM)
