KPFM BOGOR – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengambil langkah strategis untuk mendukung ketahanan pangan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan menjalin kerja sama bersama Institut Pertanian Bogor (IPB).
"PPU kami siapkan sebagai pusat inovasi pangan, semacam startup ketahanan pangan untuk IKN," ujar Bupati PPU, Mudyat Noor, saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Kampus IPB, Selasa (10/6/2025).
Melalui kerja sama ini, Pemkab PPU menggandeng IPB dalam pengembangan pertanian berbasis riset, dengan fokus pada varietas padi unggul IPB Garuda. Kolaborasi ini bertujuan menjadikan PPU sebagai sentra produksi pangan yang tangguh untuk mendukung kebutuhan pangan IKN dan kawasan sekitarnya.
MoU ditandatangani langsung oleh Mudyat Noor dan Wakil Rektor IPB Bidang Konektivitas Global, Kerja Sama, dan Alumni, Prof. Dr. Iskandar Z. Siregar di Ruang Sidang Rektor 1 IPB University.
“Kami tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan lama dalam menyelesaikan masalah pertanian. Teknologi dan sains menjadi kebutuhan mutlak. Karena itu, kami datang ke IPB,” jelas Mudyat.
Ia mengungkap sejumlah kendala yang dihadapi di daerahnya, mulai dari kurangnya minat anak muda untuk bertani, keterbatasan tenaga ahli, hingga kondisi tanah yang kurang ideal karena bersifat asam dan mengandung zat besi tinggi.
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pemanfaatan varietas padi IPB Garuda yang dirancang khusus untuk lahan tadah hujan dan cocok untuk jenis tanah di PPU. “Kami yakin, dengan padi ini, PPU bisa menjadi pusat pangan bukan hanya untuk Kaltim, tapi juga untuk Indonesia,” imbuh Mudyat.
Pihak IPB menyambut baik kerja sama ini. “Langkah Pemkab PPU ini sangat tepat dan visioner,” kata Prof. Iskandar. Ia menegaskan IPB siap memberikan pendampingan berbasis riset dalam berbagai sektor seperti pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan.
IPB juga mengelola kawasan konservasi Nusantara Forest seluas 302 hektare yang dipercayakan oleh Otorita IKN. Kawasan ini difungsikan sebagai zona pelestarian hutan hujan tropis dan spesies langka seperti pohon Agathis.
Di sisi lain, Direktur Kerja Sama IPB, Dr. Alfian Helmi, menyatakan bahwa berbagai inovasi IPB siap diadopsi di PPU. “Kami punya IPB Digitani, konsultasi pertanian daring, dan program Desa Presisi yang bisa segera diterapkan,” ucapnya.
IPB juga membuka peluang untuk mengaktifkan kembali program beasiswa utusan daerah serta pendidikan berbasis tata kelola desa melalui Sekolah Pemerintahan Desa.
Kerja sama ini akan diperkuat dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) teknis yang berlaku lima tahun, sehingga tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepala daerah.
Asisten Pemerintahan dan Kesra PPU, Nicko Herlambang, turut mendukung langkah ini. “Program Desa Presisi akan kami dorong kembali bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,” ungkap Nicko. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Kabag Pemerintahan PPU, Muhtar.
