KPFM BALIKPAPAN - Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kota Balikpapan dan pihak Pertamina berlangsung panas pada Selasa, 20 Mei 2025. Agenda tersebut membahas kelangkaan bahan bakar jenis Pertamax yang terjadi selama tiga hari terakhir dan memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.
Ketegangan meningkat karena General Manager Pertamina tidak hadir dalam rapat, hanya mengirimkan perwakilan. Ketidakhadiran tersebut disesalkan oleh sejumlah anggota dewan, yang menilai hal ini sebagai bentuk ketidakseriusan Pertamina dalam menangani persoalan krisis BBM di kota ini.
Situasi semakin memanas ketika Edi Mangun, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, selaku perwakilan Pertamina, memilih keluar dari ruang rapat dengan alasan merasa diintimidasi.
Baca Juga: KOSONG TIGA HARI, PERTAMAX BELUM TIBA DI SPBU GUNUNG GUNTUR BALIKPAPAN
Anggota DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung yang akrab disapa A3, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pertamina. Ia menegaskan bahwa persoalan kelangkaan BBM bukan masalah kuota, melainkan murni kesalahan teknis dalam pengelolaan distribusi.
“Ini persoalan tata kelola. Harusnya bisa dihitung berapa kebutuhan BBM untuk Balikpapan. Apa gunanya RDMP dibangun megah kalau distribusinya amburadul? Ini bukan hal sepele. Publik kehilangan kepercayaan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti betapa ironisnya kota Balikpapan sebagai lokasi kilang Pertamina, namun justru menjadi daerah yang terdampak ketika terjadi keterlambatan pasokan BBM.
“Masyarakat Balikpapan yang deg-degan tiap kali ada masalah di kilang. Tapi ketika distribusi terganggu, kita yang selalu kena imbas. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Andi bahkan sempat melontarkan pernyataan emosional agar pengolahan BBM Pertamina dipindahkan saja dari Balikpapan jika tidak bisa memberi manfaat nyata bagi warga.
Menurutnya, ketidakhadiran GM Pertamina dalam RDP hari itu juga memperlihatkan minimnya itikad baik dari perusahaan plat merah tersebut untuk menjelaskan permasalahan secara terbuka dan meminta maaf kepada masyarakat.
DPRD menegaskan akan terus mendesak evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi BBM dan meminta Pertamina bertanggung jawab atas kelangkaan yang merugikan masyarakat.
(FREDY JANU/KPFM)
