KPFM BALIKPAPAN – Dua sekolah baru, yaitu SMP Negeri 27 di Balikpapan Tengah dan SMP Negeri 28 di Balikpapan Timur, dipastikan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2025. Penerimaan siswa-siswi baru akan dimulai pada bulan Juli hingga Agustus mendatang.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Irfan Taufik, menjelaskan bahwa masing-masing sekolah akan membuka tiga rombel dengan kapasitas maksimal 30 siswa per rombel, sehingga setiap sekolah dapat menampung hingga 90 siswa di tahap awal.
“Kedua sekolah ini akan siap melayani kebutuhan pendidikan masyarakat. Kami optimis sekolah-sekolah ini mampu menampung 180 siswa secara total pada tahun ajaran baru,” ujar Irfan Taufik, Jumat 24 Januari 2025.
Meski operasional sekolah baru telah dipastikan, regulasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi perhatian utama.
Irfan menegaskan bahwa aturan baru PPDB akan dibahas dalam rapat dengan Kementerian Pendidikan pada tanggal 27-29 Januari 2025.
Menurutnya, PPDB terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, terutama dalam mengatasi persoalan daya tampung.
“Kami berharap regulasi baru ini mampu meminimalisir masalah yang kerap muncul, seperti keterbatasan daya tampung sekolah dibandingkan jumlah pendaftar,” jelasnya.
Irfan juga menyoroti tantangan utama dalam pendidikan, yakni ketersediaan lahan untuk membangun sekolah baru dan kekurangan tenaga pendidik.
Tingginya harga lahan di Balikpapan memaksa pemerintah untuk melakukan optimalisasi sekolah yang ada melalui revitalisasi dan penambahan rombel.
Sementara itu, data menunjukkan bahwa Balikpapan kekurangan sekitar 520 guru untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Kebutuhan ini sulit dipenuhi karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 melarang pengangkatan guru non-ASN.
“Kami tetap memberdayakan guru non-ASN yang ada untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan lancar. Namun, solusi jangka panjang perlu segera dicari agar tidak ada siswa yang kehilangan hak belajarnya,” tutur Irfan.
Pemerintah Kota Balikpapan telah mengalokasikan anggaran hampir Rp1 triliun untuk sektor pendidikan pada tahun 2025.
Dana ini difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana sekolah serta gaji guru non-ASN.
“Kami berkomitmen penuh untuk memastikan semua anak mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan kolaborasi berbagai pihak, tantangan ini dapat diatasi,” ucap Irfan.
