KPFM IKN NUSANTARA - Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna pertama yang diadakan di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang menandai momen bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, Senin (12/8/2024).
Sidang perdana di IKN ini turut hadir Presiden terpilih Prabowo Subianto, Panglima TNI, Kepala BIN, Kapolri, dan para menteri.
Dalam pidatonya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi menyebut IKN adalah sebuah kanvas yang mengukir masa depan dan tak semua orang, tak semua negara memiliki kesempatan serta kemampuan untuk membangun ibu kotanya yang dimulai dari nol.
Nusantara dibangun dengan konsep forest City, kota hutan kota yang penuh dengan hijauan, bukan kota beton atau bukan kota kaca. Juga smart city, kota yang ditopang dengan teknologi dalam setiap aktivitas kotanya dan juga livable city, kota yang nyaman ditinggalinya.
"Kita merasakan pagi tadi betapa sangat sejuk dingin dan segar pada pagi hari ini karena air quality index-nya memang sangat rendah sekali, yaitu di angka 6. Padahal, maksimalnya di angka 50. Dan hampir banyak kota sekarang ini sudah di atas 50," katanya.
Jokowi melanjutkan, kepindahan ke Ibu Kota Nusantara buka fisiknya yang penting, tetapi pindah pola pikir, mindset, serta pindah pola kerja.
"Kita bisa bekerja dari mana saja. Juga pindah mobilitasnya, mobilitas di Ibu Kota Nusantara semuanya memakai kendaraan yang kendaraan listrik dan juga energinya memakai energi hijau," ujarannya.
Bangunannya juga semua diarahkan ke green building dan aksesibilitasnya juga diprioritaskan untuk pejalan kaki dan yang naik sepeda.
Kemudian ekonomi yang akan dikembangkan di Ibu Kota Nusantara juga ekonomi hijau, ekonomi digital yang akan mengiringi pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.
"Kalau ditanyakan keuntungannya apa yang didapatkan oleh masyarakat di Kalimantan khususnya di Kalimantan Timur, saya kira ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan dan lebih khusus lagi Kabupaten Paser Penajam Utara," ungkapnya.
Jokowi menambahkan, salah satu alasan kenapa ibu kota pindah karena ingin pemerataan. Sebab 58 persen GDP (gross domestic product) ekonomi ada di Jawa, sehingga untuk pemerataan harus keluar Jawa mendapatkan perputaran ekonomi.
Kemudian, populasi di Jawa juga bebannya sudah sangat besar. 56 persen populasi itu ada di pulau Jawa. Ini juga menjadi sebuah pertimbangan untuk memindahkan ibu kota, dan utamanya memang beban di ibu kota Jakarta sudah sangat padat.
"Per hari ini perlu juga saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN investasi yang masuk sudah Rp 56,2 triliun dari 55 yang sudah ground breaking. Pendidikan ada 6, kesehatan ada 2, ritel dan logistik ada 10, hotel ada 8, energi dan transport ada 2, kantor dan perbankan ada 14, hunian dan area hijau ada 9, media dan teknologi ada 3," ucapnya.
Selain itu, Presiden menyampaikan perhatian terhadap penurunan Purchasing Manager Index (PMI) yang menunjukkan kontraksi setelah 34 bulan ekspansi.
