KPFM BALIKPAPAN — Sejumlah program terpaksa ditunda pelaksanaannya dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Hal ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran terkait pemangkasan besaran dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah.
Besaran APBD Kota Balikpapan Tahun 2026 disepakati sebesar Rp 3,3 triliun lebih rendah dari APBD 2025 sebesar Rp 4,5 triliun.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menegaskan efisiensi anggaran perlu dilakukan dengan tetap melihat capaian kinerja pemerintah daerah.
Ia menyebut, pembahasan terkait dukungan anggaran pusat bagi Balikpapan masih terus berproses dan bergantung pada evaluasi efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Baca Juga: BALIKPAPAN JUARA UMUM POPDA XVI KALTIM, RATIH KUSUMA APRESIASI DUKUNGAN PEMERINTAH DAN ATLET
“Untuk anggaran 206 juga. Yang pasti dalam efisiensi ini kita melihat dulu kinerjanya. Setelah itu baru dibahas apakah memungkinkan penambahan atau pelipatgandaan anggaran dari pusat untuk Balikpapan,” ujarnya usai menghadiri rapat paripurna dengan agenda pandangan akhir fraksi di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Jumat (28/11/2025).
Taufik mengatakan, optimalisasi kinerja akan menjadi fokus selama tujuh bulan ke depan. Total anggaran yang dikelola saat ini berada pada kisaran Rp 3,3 triliun.
Menurutnya, sejumlah program terpaksa mengalami pemangkasan, bahkan sebagian besar harus ditunda untuk menjaga efisiensi fiskal daerah. Beberapa di antaranya yakni proyek Pasar Inpres, pembangunan rumah sakit, serta puskesmas.
“Banyak program yang dipotong. Dipotong bukan dihapus, tapi ditunda. Contohnya Pasar Inpres, kemudian rumah sakit dan puskesmas. Banyak yang ditunda,” tuturnya.
Taufik berharap stabilitas fiskal dapat tercapai pada 2026, sehingga program yang saat ini tertunda bisa dilanjutkan pada perubahan anggaran tahun tersebut, atau paling lambat pada APBD murni 2027.
“Kita berharap situasi sudah stabil sehingga program bisa kembali berjalan,” ujarnya.
(MAULANA KPFM)