KPFM BALIKPAPAN - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat kolaborasi dengan Pertamina dalam upaya mitigasi dan pencegahan ancaman terorisme terhadap objek vital nasional (Obvitnas), terutama yang terkait sektor energi. Langkah ini dilakukan melalui kegiatan asesmen keamanan yang digelar di lingkungan Pertamina.
Komjen Purn Eddy Hartono Kepala BNPT menjelaskan bahwa sinergi tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang mewajibkan pemerintah melakukan upaya pencegahan melalui program Kesiapsiagaan Nasional. Selain itu, regulasi turunan seperti PP 77 Tahun 2019 serta peraturan internal BNPT juga menegaskan perlindungan terhadap sarana dan prasarana strategis negara.
“Dalam konteks kesiapsiagaan nasional, pemerintah berkewajiban melindungi proyek strategis dan layanan publik dari ancaman terorisme. Karena itu kami melakukan asesmen di Pertamina untuk memastikan pola pengamanan internal dan eksternal berjalan optimal,” ungkapnya, Senin (17/11/2025).
Ia menegaskan, ancaman terorisme kini tidak hanya berupa serangan fisik, tetapi juga serangan siber yang berpotensi merusak sistem operasional perusahaan. Selain itu, potensi infiltrasi paham radikal melalui sumber daya manusia (SDM) juga menjadi perhatian.
Baca Juga: ALDI SATYA MAHENDRA BERGABUNG DENGAN AS RACING TEAM
“Pertamina harus terlindungi, baik aset maupun SDM-nya. Jangan sampai ada karyawan maupun keluarga mereka yang terpapar paham-paham radikal. Ini bagian dari upaya mitigasi sejak dini,” jelasnya.
Pihak BNPT menilai Pertamina telah memiliki sistem pembinaan dan pengamanan yang baik, termasuk menyasar lingkungan keluarga karyawan. Namun, penguatan secara berkelanjutan tetap diperlukan, terutama di era digital yang membuka ruang infiltrasi tanpa interaksi fisik.
Rully Andyka, Manager Security PT KPI menyampaikan bahwa pihaknya menyambut positif asesmen keamanan ini. Kolaborasi dengan BNPT dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan operasi bisnis, guna mendukung ketahanan energi nasional.
“Pengamanan ini bagian dari menjaga keberlanjutan operasi PT KPI maupun PT KPB, sebagaimana menjadi perhatian Presiden dalam RPJMN. Upaya pencegahan terorisme di sektor energi merupakan prioritas nasional,” ujarnya.
Terkait jumlah objek vital strategis di Indonesia, BNPT menyebutkan jumlahnya cukup banyak, termasuk sektor energi seperti Pertamina dan PLN. Regulasi khusus terkait definisi dan kategori detail objek vital strategis saat ini sedang disusun pemerintah.
BNPT juga menegaskan bahwa jika ditemukan indikasi keterpaparan radikalisme pada SDM, penanganan dilakukan secara humanis melalui edukasi dan pendekatan pemulihan. “Negara hadir bukan hanya menghukum, tetapi memulihkan. Pencegahan tetap menjadi prioritas,” tegas Kepala BNPT.
(MAULANA KPFM)