KPFM BALIKPAPAN - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan lanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada periode 2025-2029.
Hal ini diumumkan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, usai menghadiri rapat terbatas di Istana Presiden pada Selasa, 21 Januari 2025.
“Anggaran sebesar Rp 48,8 triliun ini telah disetujui oleh Bapak Presiden untuk menyelesaikan pembangunan berbagai infrastruktur inti di IKN,” ujar Basuki.
Pada tahap kedua pembangunan, yang ditargetkan rampung pada 2028, IKN direncanakan menjadi pusat kegiatan politik nasional.
Fokus utama adalah menyelesaikan infrastruktur legislatif dan yudikatif, termasuk kantor dan hunian bagi lembaga negara. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk memelihara infrastruktur yang telah selesai.
"Kami juga akan membuka akses menuju wilayah perencanaan kedua (WP 2) untuk memperluas konektivitas IKN," jelas Basuki.
Di luar APBN, Otorita IKN mengandalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan total pendanaan sebesar Rp 60,93 triliun.
Dana ini dialokasikan untuk pembangunan 97 tower apartemen, 129 rumah tapak, serta proyek jalan dan multi-utility tunnel sepanjang 138,6 kilometer di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
“Selain itu, kami juga sedang memproses proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) serta pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran dengan total nilai investasi Rp 6,49 triliun,” ungkap Basuki.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pembangunan IKN akan dilanjutkan sesuai arahan Presiden Prabowo.
Fokus utama adalah membangun fasilitas pemerintahan inti, seperti gedung legislatif (DPR, DPD, MPR) dan yudikatif, guna mewujudkan tata pemerintahan yang mencerminkan demokrasi.
“Kita juga mengharapkan kontribusi positif dari pihak swasta dalam mendukung pembangunan IKN secara terintegrasi,” tambah AHY.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, melaporkan bahwa 27 tower apartemen di IKN telah siap diresmikan, termasuk rumah jabatan menteri yang akan segera digunakan.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya keberlanjutan pembangunan IKN sebagai simbol kemajuan dan demokrasi Indonesia. Dengan terwujudnya fasilitas pemerintahan inti, IKN diharapkan dapat menjalankan fungsi politik harian dan strategis secara optimal.