KPFM PENAJAM– Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menghadapi tahun anggaran 2026 dengan tantangan fiskal paling berat dalam satu dekade terakhir. Pendapatan daerah diperkirakan merosot tajam hingga lebih dari Rp1 triliun, namun Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memastikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tetap berjalan tepat waktu.
Kepala BKAD PPU Muhajir menegaskan, pihaknya kini berpacu dengan waktu untuk menuntaskan seluruh proses pembahasan RAPBD bersama DPRD sebelum batas akhir 30 November 2025.
“Kita kejar target agar pembahasan bisa tuntas sebelum akhir November, supaya tahun depan program bisa langsung jalan tanpa penundaan,” ujar Muhajir, Kamis (13/11/2025).
Berdasarkan perhitungan sementara, postur RAPBD 2026 hanya mencapai sekitar Rp1,4 triliun, atau turun hampir separuh dari tahun sebelumnya. Penurunan signifikan ini terutama dipicu oleh berkurangnya alokasi transfer pusat dan ketatnya ruang fiskal daerah.
“Kondisi ini memang berat, tapi kami sudah menyusun simulasi agar seluruh kebutuhan utama tetap terpenuhi — baik belanja pegawai, pelayanan publik, maupun operasional pemerintahan,” jelasnya.
Baca Juga: PPU SIAP GELAR PESTA OLAHRAGA PELAJAR SE-KALTIM, BUPATI MUDYAT PASTIKAN POPDA 2025 BERJALAN SUKSES
Muhajir menegaskan, prioritas Pemkab PPU tetap diarahkan untuk menjaga pelayanan dasar dan stabilitas birokrasi. Namun, ia mengakui, keterbatasan anggaran akan berdampak pada penundaan sejumlah proyek fisik dan pembangunan infrastruktur yang tidak bersifat mendesak.
“Kita realistis saja. Dalam kondisi seperti ini, yang paling utama adalah roda pemerintahan dan layanan masyarakat tetap berjalan. Proyek fisik mungkin akan lebih selektif,” katanya.
Meski ruang fiskal menyempit, BKAD memastikan proses pembahasan RAPBD dilakukan secara transparan dan efisien bersama DPRD. Muhajir menyebut, koordinasi intensif antarperangkat daerah terus dilakukan untuk menyelaraskan prioritas dan mencegah tumpang tindih program.
“Kuncinya efisiensi dan ketepatan prioritas. Setiap rupiah harus punya dampak langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap, RAPBD 2026 dapat disetujui sesuai jadwal agar pelaksanaan program tahun depan tidak mengalami keterlambatan. Dengan disiplin perencanaan dan pengendalian belanja, Pemkab PPU optimistis tetap bisa menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan anggaran.
“Kita mungkin bergerak dengan anggaran lebih kecil, tapi semangat efisiensi dan kinerja tetap harus besar,” pungkas Muhajir.
(AHMAD MAKI KPFM)
Artikel Terkait
DLH PPU SIAPKAN LANGKAH TEGAS, PELANGGAR LIMBAH TERANCAM DENDA HINGGA PENCABUTAN IZIN