KPFM BALIKPAPAN – Meski terjadi pemangkasan anggaran yang cukup besar, program penanggulangan banjir di Kota Balikpapan tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Kota. Hal ini ditegaskan Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H. Yusri, Senin (13/10/2025).
Menurut Yusri, pemangkasan anggaran berdampak signifikan terhadap sejumlah program pembangunan, termasuk rencana pembangunan infrastruktur strategis. Salah satunya, pembangunan rumah sakit di wilayah Balikpapan Timur yang kemungkinan tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2026.
“Tahun depan mungkin tidak bisa, karena pemangkasan anggaran cukup besar. Ada beberapa kegiatan infrastruktur kita yang tidak bisa berjalan, contohnya rumah sakit di Balikpapan Timur,” ujar Yusri.
Baca Juga: KOTA BERKELANJUTAN : DPRD DUKUNG INOVASI PENGOLAHAN SAMPAH RAMAH LINGKUNGAN
Ia menjelaskan, pemangkasan terjadi akibat berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Dari total sekitar Rp1,8 triliun, Yusri menyebut sekitar 70 persen dana mengalami pemotongan.
“DBH kita banyak dipotong, begitu juga TKD. Imbasnya luar biasa, jadi anggaran fisik kita lebih diarahkan pada kegiatan yang benar-benar prioritas,” jelasnya.
Kendati demikian, Yusri menegaskan bahwa program penanganan banjir akan tetap dijalankan.
Program tersebut merupakan bagian dari visi dan komitmen Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, dalam mengatasi permasalahan banjir yang masih menjadi persoalan utama kota.
“Anggaran fisik diarahkan untuk kegiatan paling utama, yaitu yang berkaitan dengan visi Wali Kota. Penanganan banjir tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
(MAULANA KPFM)