KPFM BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan berat setelah Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami penurunan signifikan pada tahun anggaran 2025–2026.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyebut kondisi ini akan memengaruhi secara langsung postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang baru disahkan memperlihatkan penurunan drastis pada alokasi transfer. Jika pada 2024 jumlahnya mencapai Rp 919 triliun, kini hanya sekitar Rp 690 triliun.
“Dampaknya terjadi di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, termasuk Kaltim. Karena itu, kita harus segera melakukan efisiensi,” ujar Rudy, Rabu 10 September 2025.
Gubernur mencontohkan, DBH untuk Kaltim yang sebelumnya mencapai Rp6 triliun diperkirakan hanya tersisa Rp1,4 triliun. Begitu pula DBH dari sektor lain yang tahun lalu Rp5,7 triliun, kini kemungkinan turun menjadi Rp1,3 hingga Rp1,4 triliun.
Baca Juga: DUKUNG MOBILITAS HIJAU, YAMAHA MASUK FASE STUDI EV BARU
“APBD Kaltim bisa berkurang paling sedikit Rp4,5 triliun, bahkan lebih dari Rp5 triliun,” jelasnya.
Meski demikian, Rudy menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap menjalankan program pembangunan yang sejalan dengan visi besar Kaltim. Sektor esensial tetap akan diprioritaskan.
“Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tidak boleh dikurangi. Itu merupakan kewajiban dalam standar pelayanan minimum,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemprov Kaltim juga menunggu kepastian regulasi baru berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dijadwalkan terbit pada 23 September 2025.
“Dengan adanya pergantian Menteri Keuangan, kita berharap ada kebijakan terbaik untuk daerah, khususnya Kaltim,” tuturnya.
Rudy mengingatkan pemerintah kabupaten/kota di Kaltim agar bersiap menghadapi kemungkinan tidak adanya sejumlah bantuan pusat.
“Kita harus berhemat. Untuk sektor di luar kebutuhan wajib, pasti akan ada penyesuaian. Namun, kami tetap berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kaltim,” pungkasnya.
(FREDY JANU/KPFM)
