KPFM BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji menegaskan komitmennya dalam membuka akses pendidikan yang merata dan bebas biaya bagi seluruh mahasiswa di daerah tersebut.
Lewat Program Gratispol Pendidikan, Pemprov Kaltim menargetkan pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak hanya bagi mahasiswa baru, tetapi juga mahasiswa aktif di semua semester mulai tahun anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Rudy Mas'ud dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Kaltim dengan 45 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Kaltim di Gedung Olah Bebaya, Senin, 7 Juli 2025.
"Insyaallah mulai APBD murni tahun 2026, UKT untuk seluruh mahasiswa, bukan hanya yang baru masuk, akan ditanggung oleh pemerintah," ujar Gubernur yang akrab disapa Harum.
Menurutnya, penandatanganan PKS ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk keseriusan dalam menciptakan generasi emas Kalimantan Timur. Program ini dirancang inklusif, tanpa diskriminasi terhadap latar belakang suku, agama, bahasa, atau budaya.
Baca Juga: TIGA KOTA BERSIAP SAMBUT IBU WAPRES : KALTIM GELAR RAKORWIL JELANG HKG PKK DAN HUT DEKRANAS
Gubernur Harum menekankan bahwa anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui APBD bukanlah beban pengeluaran, melainkan investasi jangka panjang. Ia meyakini dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, sumber daya manusia Kaltim akan mampu bersaing secara regional maupun internasional.
"Kami ingin anak-anak Kalimantan Timur bisa kuliah tanpa terbebani biaya, agar potensi mereka bisa berkembang maksimal," tegasnya.
Selain itu, ia mengapresiasi langkah cepat sejumlah perguruan tinggi negeri yang telah menyerahkan data mahasiswa baru kepada Pemprov. Ia berharap PTS juga segera melakukannya guna mempercepat realisasi bantuan UKT.
Pada tahun ini, Pemprov Kaltim memberikan kuota bantuan sebesar 100 persen dari tahun sebelumnya, ditambah alokasi tambahan 10 persen bagi masing-masing perguruan tinggi. Misalnya, jika tahun lalu menerima 1.000 mahasiswa, maka tahun ini maksimal 1.100.
"Tambahan kuota ini kami lakukan agar pemerataan bisa tercapai lebih baik," jelas Gubernur.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya pengawasan agar Program Gratispol tepat sasaran dan benar-benar membawa manfaat luas bagi masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Seno Aji dan Sekretaris Daerah Sri Wahyuni.
(FREDY JANU/KPFM)
