KPFM PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mulai membuka lembaran baru perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, tidak hanya dengan menyusun dokumen strategis, tapi juga dengan mendorong kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat.
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 yang digelar pada Selasa (24/6/2025), Bupati PPU, Mudyat Noor, menekankan pentingnya peran semua pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kegiatan ini bukan sekadar formalitas atau agenda rutin birokrasi. Ini adalah forum strategis untuk mendengar suara masyarakat dan menyatukan visi pembangunan kita bersama,” ujar Mudyat dalam sambutannya, di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU.
Ia menjelaskan, Musrenbang kali ini menjadi tahapan menyelaraskan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045, yang juga sedang disusun.
Mudyat menyebut, kedua dokumen ini akan menjadi fondasi pembangunan PPU hingga dua dekade ke depan, yang harus dikembangkan dengan pendekatan responsif dan inklusif.
Lebih dari sekadar memenuhi regulasi, penyusunan RPJMD juga diarahkan untuk menyesuaikan visi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), sembari tetap menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.
“Ada delapan prioritas utama yang akan jadi fokus awal arah pembangunan PPU, mulai dari penguatan pelayanan dasar, transformasi ekonomi, hingga pemerataan berbasis potensi lokal,” jelasnya.
Namun, bagi Mudyat, keberhasilan perencanaan bukan terletak pada dokumennya, melainkan pada bagaimana masyarakat turut membentuk isi dan arah kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kunci penting.
Dalam kesempatan itu, Mudyat menyampaikan bahwa dalam visi besarnya, PPU diarahkan menjadi daerah yang unggul, berkeadilan, sejahtera, dan berdaya saing sebagai gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
Visi ini dipecah menjadi enam misi yang meliputi pengembangan SDM, tata kelola pemerintahan berbasis inovasi, ekonomi yang inklusif, hingga pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
“Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari OPD hingga masyarakat, sangat menentukan kualitas hasilnya,” pungkas Mudyat.
(*/AHMAD KPFM)
