KPFM BALIKPAPAN - Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan Kamaruddin menyatakan bahwa program penanggulangan banjir yang dilaksanakan di Kota Balikpapan belum efektif.
Pasalnya, target pengurangan titik banjir yang ditargetkan diharapkan bukannya malah berkurang tapi malah bertambah.
“Kalau kita lihat sekarang ini bukannya malah berkurang tapi bertambah, tapi itu menurut saya,” katanya ketika diwawancarai wartawan, Senin (25/3/2024).
Ia menuturkan, salah satu proyek penanggulangan banjir yang menjadi fokus utama adalah proyek pengendali Banjir DAS Ampal.
Proyek dengan nilai mencapai Rp 136 miliar tersebut ternyata tidak membuat perubahan yang signifikan malah menjadi ancaman besar untuk kawasan di Jalan MT Haryono, karena ternyata parit yang dibuat lebih rendah dari yang sebelumnya, sehingga air pasti akan meluap.
Baca Juga: MASA KERJA PANSUS ASET KEMBALI DIPERPANJANGAN
“Dari 38 titik banjir, kalau diliat sekarang ini bisa bertambah, apalagi ditambah dengan pintu air yang ada di samping Hotel Zurich. Emang yang dimaksud adalah untuk mencegah air laut masuk ke dalam, tapi seharusnya dibuatkan kolam renang tapi ini hanya mengharapkan dari parit, jadi air yang ada di Sungai Ampal itu nanti tidak keluar dan akan terjadi banjir di kawasan tersebut,” ucapnya
Namun dirinya tidak merincikan berapa total anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan banjir.
“Saya tidak hafal berapa pastinya anggaran yang telah dialokasikan untuk penanganan banjir di kota Balikpapan karena dilaksanakan secara sporadis tetapi yang kita lihat adalah yang besar saja yakni di proyek pengendali banjir DAS Ampal,” ucapnya.
Dan tahun ini, ia menjelaskan, bahwa alokasi anggaran akan tetap fokus pada masalah penanganan banjir, dan hal tersebut merupakan visi dan misi Wali Kota Balikpapan saat ini.
“Hal ini akan bisa menjadikan Jalan bagi pak wali ketika melakukan LPJ nanti, ketika target menang melawan banjir yang dijanjikan itu tidak tercapai. Dari sisi anggaran dari tahun 2023, 2024 itu sudah dialokasikan untuk penanganan banjir, tapi banjirnya tidak berkurang malah bertambah. Dan hal ini tentunya menjadi PR bagi pemerintah kota. Sehingga sebelum Pilkada harusnya sudah dituntaskan janji tersebut,” pungkasnya.
(MAULANA/KPFM)
