KPFM BALIKPAPAN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pabrik amonium nitrat di Kota Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (29/2). Jokowi meyakini pendirian pabrik ini dapat mendorong kemandirian pangan di tanah air, sekaligus upaya strategis dalam menghadapi krisis pangan global.
“Dulu kalau kita impor yang namanya beras, yang namanya gandum, begitu sangat mudahnya kita cari. Sekarang ini semua negara, 22 negara yang biasanya gampang kita beli berasnya, sekarang ngerem semuanya, bahkan ada yang setop untuk bisa dibeli berasnya. Artinya, pangan ke depan menjadi sangat penting sekali bagi semua negara dan produktivitas pangan kita memerlukan yang namanya pupuk,” kata Jokowi dilansir dari setkab.go.id.
Presiden mengungkapkan, Indonesia masih mengimpor beberapa komponen pupuk, termasuk amonium nitrat, yang merupakan bahan baku kunci. Presiden pun mengharapkan agar kehadiran pabrik ini mampu menurunkan impor amonium nitrat dari sebelumnya 21 persen menjadi sekitar 8 persen.
Baca Juga: APEKSI LAUNCHING INDONESIA CITY EXPO 2024
“Saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai upaya keras pembangunan industri amonium nitrat ini. Ini penting karena 21 persen amonium nitrat kita masih impor. Dengan dibangunnya Pabrik Kaltim Amonium Nitrat ini, akan mengurangi dari 21 persen impor dikurangi 8 persen, artinya masih juga 13 persen kita masih impor,” ujarnya.
Pabrik yang dibangun dengan investasi sebesar Rp 1,2 triliun itu diharapkan tidak hanya meningkatkan ketersediaan bahan baku pupuk di dalam negeri, tetapi juga mendorong kemandirian dan produktivitas pangan Indonesia.
“Saya minta ekspansi ini diteruskan sehingga substitusi barang-barang impor itu bisa kita lakukan,” tegas Presiden.
Kepala Negara juga menekankan pentingnya upaya berkelanjutan untuk mencapai kemandirian dalam produksi barang dan produk lainnya, tidak terbatas hanya pada amonium nitrat.
Dengan demikian diharapkan Indonesia dapat sepenuhnya mengendalikan kebutuhan domestiknya dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
“Tidak hanya urusan amonium nitrat, tetapi juga barang-barang dan produk-produk kita yang masih impor. Harus semuanya bisa diproduksi di dalam negeri karena kita memiliki kekuatan untuk itu,” ucapnya.
(FREDY JANU/KPFM)
