background img

WALIKOTA RIZAL JAWAB PANDANGAN FRAKSI

3 bulan ago written by
WALIKOTA RIZAL JAWAB PANDANGAN FRAKSI (3)

KPFM BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan kembali melaksanakan Rapat Paripurna, Kamis (11/7). Agenda kali ini mendengarkan jawaban Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018.

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin dan dihadiri 25 legislator. Turut juga Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud serta sejumlah kepala OPD, Camat, Lurah dan instansi lainnya.

Dalam kesempatan tersebut Rizal Effendi memberikan jawaban satu persatu yang dipertanyakan fraksi pada Rapat Paripurna sebelumnya. Salah satu pertanyaan dari fraksi Golkar dan Partai Bulan Bintang, yakni tidak optimalnya PAD Kota Balikpapan dari sektor retribusi daerah.

“Untuk retribusi persampahan dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran, memang kami akui tidak optimal. Karena terkendala adanya Perda Nomor 4 tahun 2017 yang di dalamnya ada membahas kenaikan retribusi, sehingga hal tersebut dikeluhkan oleh pemilik alat pemadam api dan warung makan yang ada di Balikpapan,” ujar Rizal Effendi.

Terkait rendahnya pendapatan dari pajak parkir yang dipertanyakan fraksi Golkar, Rizal menjelaskan hal itu efek dari beroperasinya Bandara AP Pranoto di Samarinda. Ini penyebab angkutan dan mobilisasi yang masuk ke Bandara SAMS Sepinggan semakin berkurang.

“Untuk mengoptimalkan PAD dari parkir, saat ini instansi terkait akan mengoptimalkan pengadaan mesin parkir, sumber daya manusia juru parkir lebih ditingkatkan dan melakukan pemetaan kawasan mana saja yang memiliki potensi dijadikan lokasi parkir yang bisa ditarik retribusi parkirnya,” jelas Rizal.

Sementara dari Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan ketersedian air bersih di Balikpapan yang masih belum mencukupi. Rizal menjelaskan, untuk melayani air bersih warga Balikpapan dibutuhkan pasokan air 2.000 liter per detik. Sementara PDAM melalui Waduk Manggar baru bisa memaksimalkan pasokan sebesar 1.400 liter perdetik.

“Untuk kekurangan pasokan air, Pemkot Balikpapan melalui PDAM akan mengoptimalkan sumur-sumur dalam, sambil menunggu pengoperasian Waduk Teritip yang dapat menambah pasokan air 600 liter per detik. Kami juga mengupayakan agar program desalinasi air laut, serta mengurangi kebocoaran air bersih,” akunya.

Sedangkah Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat  mempertanyakan upaya mengatasi banjir di Balikpapan. Rizal mengatakan, saat ini Pemkot fokus untuk pembebasan lahan Sungai Ampal yang selama ini menjadi kendala dalam mengatasi banjir di kawasan Beller.

“Jika ke depan permasalahan lahan terus menjadi penghambat, Pemkot Balikpapan akan mengambil cara lain dengan membuat dan mengoptimalkan gorong-gorong  dan saluran drainase yang ada saat ini,” terang Wali Kota Balikpapan dua periode ini.

Fraksi Hanura yang salah satunya mempertanyakan pembangunan Rumah Sakit di wilayah Balikpapan Barat dan Balikpapan Timur, mendapat penjelasan bahwa pembangunan rumah sakit harus melalui studi kelayakan. Sedangkan untuk di Balikpapan Barat lebih mengoptimalkan keberadaan Rumah Sakit Bersalin Sayang Ibu.

“Di Balikpapan Barat sudah ada Rumah Sakit Sayang Ibu, ke depan rumah sakit bersalin ini bisa dikembangkan menjadi rumah sakit umum daerah dengan layanan unggulan kesehatan ibu dan anak,” jelas Rizal.

Sementara itu untuk Fraksi PKS yang mempertanyakan pengoptimalan penarikan dan pengawasan pajak daerah, dikatakan Rizal melalui Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retibusi Daerah (BPPDRD) sudah membentuk Satgas yang bekerja untuk mengawasai penarikan dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

“Satgas ini dibentuk juga mengawasi apakah Wajib Pajak ini membayar pajak yang sesuai dengan kewajiban. Juga memberi teguran kepada Wajib Pajak yang tidak taat dalam membayar pajak,” ujarnya.

Sementara Fraksi Nasdem-PPP  yang salah satunya mengharapkan agar OPD penyumbang PAD untuk lebih optimal, Rizal menyebut bahwa hal tersebut sudah dilakukan. Salah satunya oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan mendata sejumlah aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota.

“Inovasi juga sudah kami dilakukan, termasuk mendata aset milik Pemkot, baik lahan dan bangunan yang dikelola ataupun yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga,” jelas Rizal.

Terkait jawaban Walikota Balikpapan atas pandangan umum dari fraksi-fraksi yang ada DPRD, Wakil Ketua DPRD Sabaruddin menilai apa yang disampaikan oleh Walikota akan kembali dicermati oleh fraksi-fraksi, apakah akan memberikan tambahan atau sanggahan. Hal ini akan disampaikan pada Rapat Paripurna, Senin (15/7) mendatang. Agendanya penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD.

“Selain penyampaian pandangan akhir juga akan dilaksanakan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Balikpapan,” tutup Sabaruddin.  (D/Bp)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *