background img

PENGUSAHA RESTORAN JANGAN LUPA BAYAR PAJAK

1 bulan ago written by
PENGUSAHA RESTORAN JANGAN LUPA BAYAR PAJAK (3)

KPFM BALIKPAPAN – Saat ini banyak sekali bermunculan usaha penjualan makanan yang laris manis, karena tingkat konsumtif masyarakat sangat tinggi. Pada saat konsumen melakukan transaksi di restoran tersebut, pasti dikenakan pajak 10 persen dari total tagihan yang ada pada struk.

Namun banyak pihak yang menganggap bahwa itu merupakan PPN, karena besarannya 10 persen. Ternyata keliru. Hal ini dibahas saat Bincang Pajak di radio KPFM 95.4 Balikpapan, yang dipandu oleh Elyana Sesil, Rabu (11/9).

Menurut Warsidi yang hadir dalam talkshow siang itu, bahwa PPN dan pajak restoran berbeda. “PPN itu akan masuk menjadi APBN. Sedangkan pajak restoran akan menjadi APBD yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda),” jelas Kepala Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Kanwil DJP Kaltimra ini.

Warsidi hadir bersama Prihananto Sulistyowarno selaku Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran. Ia memaparkan, banyak pengusaha yang keliru, di mana hanya menyetorkan pajak restoran yang dipungut 10 persen pada setiap transaksi konsumennya. Sementara pajak atas penghasilan dari omset pengusaha belum diperhatikan.

Dikatakannya, terkadang pengusaha sering keliru untuk menyetorkan. Misalnya begini, membeli cilok seharga lima ribu dan pajak restoran 10 persen, yaitu lima ratus rupiah. Berarti yang harus dibayarnya Rp 5.500. Nah, lima ratus ini disetorkan ke Pemda yang selanjutnya terhitung sebagai APBD. “Sementara harga jual yang lima ribu ini yang dijadikan omset, agar bisa dilaporkan dan disetorkan pajak penghasilannya, yang dalam hal ini adalah termasuk Pajak Penghasilan PP 23 Tahun 2018” tambah Widi Lia Niswintari sebagai Pelaksana Seksi Bimbingan Pendaftaran.

Menurutnya, para pengusaha restoran ini bisa berkontribusi untuk membangun bangsa dan negara ini dengan melaporkan dan membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan.

Khusus untuk PP 23 Tahun 2018 yang harus dibayarkan dari total penghasilan atau omzet dikenai pajaknya dengan tariff sebesar 0,5 persen. Jika omset pertahunnya kurang dari atau sampai dengan Rp 4,8 miliar. Dan bila melakukan keterlambatan akan dikenakan sanksi denda sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh Undang-Undang.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pajak bisa menghubungi Kring Pajak 1500200, dan mengunjungi laman pajak.go.id. (SESIL/KPFM)

Article Categories:
News · Talkshow

Leave a Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *