background img

ODANG TAK SETUJU PPDB SISTEM ZONASI

1 minggu ago written by
ODANG TAK SETUJU PPDB SISTEM ZONASI

KPFM BALIKPAPAN – Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2018/2019 di Kota Balikpapan diputuskan menggunakan sistem zonasi. Artinya, melalui peraturan yang dituangkan dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 itu, PPDB diutamakan berdasarkan radius zona terdekat siswa dengan sekolah.

Kebijakan ini mendapat penolakan dari sejumlah kalangan. Salah satunya Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Syarifuddin Odang.

Menurut politisi Partai Hanura itu, kondisi sekolah yang ada saat ini belum siap untuk diberlakukan sistem zonasi tersebut. Alasannya kualitas pendidikan yang belum merata di setiap wilayah.

“Saya pribadi sangat menolak kebijakan itu. Di Balikpapan ini masih terjadi perbedaan fasilitas untuk sekolah yang ada di pusat perkotaan dengan di wilayah pinggiran, termasuk juga jumlah dan kualitas guru yang mengajar,” kata Odang saat diwawancarai KPFM, Senin (14/5).

Odang menilai, kalau kebijakan tersebut dipaksakan untuk diterapkan maka bisa dipastikan setiap sekolah akan kewalahan dalam proses PPDB. “Pasti kewalahan, karena jumlah siswa dengan jumlah ruang belajar tidak sesuai,” ungkapnya.

Untuk itu, Odang menyarankan kepada Pemerintah Kota agar mengutamakan pemerataan terlebih dahulu. Sehingga target pelaksanaan zonaisasi sekolah dapat ditunda hingga seluruh sekolah yang ada dinyatakan siap.

“Baiknya lakukan pemerataan terlebih dahulu. Saya sarankan kepada Pemerintah Kota itu agar segala aturan yang baru dikeluarkan pusat jangan serta merta langsung diterapkan, harus dikaji dulu dengan turun langsung ke lapangan,” tandasnya.

Seperti diketahui, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan Muhaimin baru-baru ini mengatakan, jika PPDB tahun 2018 ini akan mengacu pada Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017.

Di mana dalam penerimaan siswa, 90 persen kuota wajib diisi oleh peserta yang masuk dalam zonasi. Baru sisanya 10 persen untuk kuota peserta yang ingin sekolah di luar zonasi yang sudah ditetapkan.

Untuk SMA misalnya, pembagian zonasi yakni SMA 1, SMA 3 dan SMA 8 masuk zonasi satu. Kemudian zonasi dua ada SMA 5, SMA 7 dan SMA 4 dan  zonasi tiga ada SMA 2, SMA 6 dan SMA 9.

“Setiap sekolah wajib mengisi 90 persen kuotanya dengan siswa yang tinggal di kawasan zona tersebut,” kata Muhaimin baru-baru ini.

Muhaimin menjelaskan, hal ini bertujuan untuk menghapus kesan sekolah favorit. Dengan sistem ini, ke depan semua sekolah akan menjadi sekolah favorit. Kemudian, di dalam jatah 90 persen tersebut siswa yang masuk dalam kategori keluarga miskin yang dibuktikan dengan kartu Indonesia pintar, wajib diterima. Selain itu, peserta bina lingkungan, yakni yang berada paling dekat dengan sekolah juga harus diterima.

“Ini karena mereka yang paling dekat dengan sekolah adalah yang terkena dampak langsung. Misalnya kemacetan, kepadatan lalu lintas dan lain-lain, makanya diprioritaskan,” imbuhnya.  (FREDY JANU/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Title