background img

LAYANAN BPJS DI RSKD DIKURANGI

2 bulan ago written by
LAYANAN BPJS DI RSKD DIKURANGI (3)

KPFM BALIKPAPAN – Warga Kota Balikpapan dikagetkan dengan beredarnya informasi pemutusan kontrak kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) dengan Rumah Sakit Kanudjoso Djatiwibowo (RSKD). Pemutusan kontrak yang mulai dilakukan pada 11 Mei 2019 ini dikarenakan masa berlaku sertifikat akreditasi sudah habis.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Direktur Utama RSKD Balikpapan Edi Iskandar mengakui, tidak benar bila pihaknya sudah tidak kerjasama lagi dengan BPJS Kesehatan. Dia hanya membenarkan jika terjadi pembatasan pelayanan oleh BPJS Kesehatan lantaran persoalan akreditasi rumah sakit.

“Bukan pemutusan, tapi pembatasan jenis layanan di RSKD. Ini berdasarkan surat yang baru kami terima dari BPJS Kesehatan,” kata Edi saat dikonfirmasi, Jumat (10/5).

Sebagai contoh, jenis pelayanan yang tidak terlalu darurat dan masih bisa ditunda. Seperti katarak, ambeyen, tumor, batu saluran kencing, dan lainnya yang masih bisa diprogram untuk tidak lakukan operasi.

“Kalau operasinya tidak gawat dan bisa ditunda tidak dicover. Tapi untuk kasus-kasus kegawatan yang masuk UGD dan ada emergensi ya tetap bisa dilayani. Untuk pasien cuci darah tetap dapat dilayani, termasuk pasien yang dalam pengobatan kemoterapi untuk penyakit kanker, dan pasien yang harus mendapat layanan ruang intensif ICU anak dan dewasa,” ujarnya.

Untuk kasus kecelakaan pihaknya masih menangani. Sebab kondisi tersebut membutuhkan pelayanan yang cepat agar pasien tidak meninggal dunia. “Untuk kasus kecelakaan dan kasus-kasus yang perlu dioperasi segera, ya masih bisa dilayani, kalau tidak pasien bisa kritis dan meninggal,” ucapnya.

Akreditasi RSKD, lanjut Edi, memang telah habis pada 4 April 2019 lalu. Pihaknya memang tidak memperpanjang lantaran sedang mengurus peningkatan akreditasi kategori Internasional.

“Kemudian mendadak kebijakan dari Kementerian Kesehatan terkait akreditasi sebagai syarat dalam kerjasama BPJS Kesehatan dilayangkan. Kami kaget lantaran tidak mendapatkan sosialisasi atau peringatan terlebih dahulu oleh BPJS Kesehatan. Mungkin sekitar tanggal 20 Mei ini kami sudah akreditasi,” ungkapnya.

Keputusan BPJS membuat pihaknya kerepotan lantaran tidak ada di dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara RSKD dan BPJS Kesehatan. Keputusan tersebut baru muncul pada tanggal 1 Mei 2019 ini dan membuatnya harus bergegas mengurus perpanjangan akreditasi lagi.

“Itu tidak diatur di awal. Dalam perjanjian kerja sama tidak ada akreditasi putus di jalan terus dihentikan. Artinya, ini memang ada kelalaian di pihak BPJS karena di dalam PKS tidak dicantumkan. Kalau di PKS itu ada, ya kami akan tertib aturan. Itu tiba-tiba ada. Baru diketahui 1 Mei, tiba-tiba ada kebijakan dari pusat tapi tidak termuat di PKS,” tandasnya. (FREDY JANU/KPFM)

Article Categories:
Uncategorized

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in D:\_htdoc\kapefm.com\wp-includes\class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *