background img

KPID KALTIM EVALUASI KPFM

2 weeks ago written by
PicsArt_09-12-11.40.56

Balikpapan – Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kaltim pada radio KPFM 95.4 Mhz Balikpapan di Town House Bukit Damai Indah (BDI), jalan MT Haryono, Selasa (12/9), berjalan lancar.

EDP merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam hal pengajuan perpanjangan Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) oleh setiap lembaga penyiaran swasta baik TV maupin radio, termasuk KPFM Balikpapan yang bernaung di bawah bendera PT. Radio Swara Kreasi FM.

Kepala KPID Kaltim Suarno usai acara tersebut mengatakan, melalui EDP ini pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan izin yang diberikan kepada KPFM sebelumnya.

Dia mengatakan, berdasarkan EDP bersama jajaran direksi dan manajemen KPFM, yang dihadiri perwakilan Polres Balikpapan, Dinas Kominfo, Loka Monitor dan perwakilan radio-radio di Kota Balikpapan, tak ada hal menonjol yang perlu dievaluasi secara mendalam. Artinya, penyelenggaraan penyiaran oleh KPFM selama ini telah berjalan dengan baik.

“Jadi kita melakukan evaluasi terhadap izin yang sudah digunakan selama 4 tahun silam ini. Dan melalui dengar pendapat bersama tamu undangan yang hadir tadi akan dievaluasi seperti apa pelaksanaan penyiaran KPFM. Dan hasil dengar pendapat tadi tidak ada sesuatu yang harus dievaluasi lebih jauh, atau yang bisa menunda dan tidak diterbikannya Rekomendasi Kelayakan Penyelenggara Penyiaran (RKPP),” jelas Suarno.

Selain itu, secara teknis berdasarkan pantauan Loka Monitor Balikpapan, penyelenggaraan penyiaran KPFM sudah sesuai.

“Apalagi dari Loka Monitor Balikpapan menilai penyelenggaraan penyiaran KPFM sudah sesuai dengan rencana teknis yang ada. Kemudian dari aspek program, juga tidak ada pelanggaran. Dan masyarakat juga menikmati program yang ada, sehingga kami memandang tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi perpanjangan izin,” tambah Suarno.

Atas hal tersebut, pihaknya langsung menerbitkan RKPP untuk radio yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman, Markoni ini. Setelah diterbitkan RKPP, kata Suarno, pihaknya kemudian akan mengirimkan hasil EDP tersebut ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Jakarta, untuk selanjutnya diteruskan ke Kementerian Kominfo guna penerbitan izin baru.

“Hari ini sudah aman untuk perpanjangan izin KPFM. Ya, paling lama dua bulan sudah terbit izin baru dari Kementerian. Setelah terbit, diserahkan ke kami dan selanjutnya kami teruskan ke lembaga penyiaran bersangkutan,” jelas Suarno.

Untuk diketahui, IPP yang dikantongi KPFM Balikpapan akan berakhir pada bulan Juni 2018 mendatang. Perpanjangan izin tersebut harus dilakukan setahun sebelum masanya berakhir. (ARIYANSYAH/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu Title