background img

GEDUNG BARU DPRD BALIKPAPAN DITUNDA

3 bulan ago written by
PicsArt_02-12-08.48.55

BALIKPAPAN – Pembangunan gedung DPRD Kota Balikpapan ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ini disampaikan langsung Ketua DPRD Abdulloh usai rapat tertutup bersama seluruh unsur pimpinan DPRD dan Pemkot Balikpapan yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan Sayid MN Fadli, Senin (12/2) sore.

Ditegaskan Abdulloh,  tujuh fraksi dan unsur pimpinan lainnya di DPRD telah menyepakati penundaan tersebut. “Dari rapat pimpinan dan unsur pimpinan tadi sudah bersepakat bahwa pembangunan gedung DPRD ditunda sampai pada batas waktu yang tidak ditentukan, dan tergantung pada kondisi keuangan daerah. Agenda berikutnya kami akan rapatkan hal yang sama, tapi akan mengundang Pak Wali Kota,” kata Abdulloh.

Dirinya beragumen, penundaan tersebut karena adanya polemik di kalangan masyarakat yang menolak dibangunnya gedung baru untuk DPRD. Itu seiring juga dengan defisit anggaran. Sehingga, kata dia, perlu adanya peninjauan kembali keputusan yang sudah ditetapkan antara DPRD dengan Wali Kota Balikpapan untuk membangun rumah wakil rakyat yang baru.

“Kami meminta kepada Pak Wali Kota untuk menunda pembangunan gedung DPRD Balikpapan karena ada kepentingan masyarakat yang lebih besar. Di antaranya penanganan banjir, pendidikan dan infrastruktur lainnya,” ujar Abdulloh.

Dengan adanya penundaan itu, maka dipastikan 45 anggota DPRD bersama para pegawai dan staf Sekretariat Dewan tetap menggunakan gedung yang ada saat ini. “Sambil menunggu perekonomian nasional dan lokal membaik,” lanjut politisi Partai Golkar itu.

Alasan lain penundaan pembangunan gedung baru tersebut adalah kekhawatiran para jajaran DPRD terkait penganggaran pembangunan yang akan membelenggu APBD Kota Balikpapan dan menomorduakan kepentingam rakyat, di tengah situasi kemerosotan ekonomi saat ini.

“Ada pula hasil evaluasi Gubernur Kaltim APBD 2018 dan penjabarannya. Isinya semacam imbauan bahwa di tengah kondisi keuangan saat ini maka untuk pembangunan gedung pemerintahan agar ditunda terlebih dahulu,” ungkapnya.

Beberapa hal itu yang menjadi keputusan DPRD untuk melakukan peninjauan kembali pembangunan gedung. “Sifatnya, DPRD meminta kepada Wali Kota Balikpapan sebagai tim teknis untuk bisa menunda rencana pembangunan,” jelasnya.

Jika permintaan itu disetujui Wali Kota, maka pihak DPRD Balikpapan akan melakukan rapat paripurna terkait pembatalan anggaran multiyears atau skema tahun jamak untuk pembangunan gedung yang direncanakan berdiri 5 lantai tersebut.

Diketahui, pada APBD 2017 telah dialokasikan Rp25 miliar dan di APBD 2018 sebesar Rp50 miliar. Namun secara keseluruhan, pembangunan gedung legislatif di jalan Jenderal Sudirman itu dianggarkan Rp180 miliar.

“Kami berfikir, dari total Rp75 miliar itu bisa dialokasikan untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti penanggulangan banjir, mulai dari pengerukan sedimen hingga perluasan aliran sungai,” pungkas Sekretaris DPD Partai Golkar Balikpapan itu. (ARIYANSAH/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Title