background img

FRAKSI HANURA SOROTI PPDB DAN PAD

5 hari ago written by
FRAKSI HANURA SOROTI PPDB DAN PAD (3)

KPFM BALIKPAPAN – Pasca penyampaian Nota Penjelasan Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018, tujuh fraksi DPRD Balikpapan langsung menyampaikan pandangan umumnya dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Selasa (9/7).

Tujuh fraksi DPRD Balikpapan mayoritas memberikan catatan dan menyoroti sejumlah persoalan pada pelaksanaan APBD 2018 silam, di antaranya tentang tidak maksimalnya penggalian Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), serta persoalan pasar hingga parkir liar.

Juru bicara fraksi Partai Hanura Ghazali mengatakan, fraksi Hanura dalam pandangannya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena potensi-potensi yang sekarang ini masih perlu, dan masih bisa dimaksimalkan.

“Seperti yang disampaikan oleh teman-teman fraksi bahwa potensi pajak selama ini masih belum maksimal dan perlu digali lagi, termasuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi instansi terkait,” ujar Gazali saat ditemui awak media usai Rapat Paripurna.

Dia juga memberikan contoh pengawasan dan pemaksimalan PAD di Kota Makassar, Sulsel yang melibatkan orang luar dari instansi pemerintah yakni Laskar Peduli Pajak.

“Seperti yang sudah Komisi II lakukan dengan studi banding di Kota Makassar, maka kami mendapatkan adanya pemaksimalan PAD tersebut melalui Laskar Peduli Pajak,” terang Gazali.

Selain persoalan tidak maksimalnya pemanfaatan potensi PAD, persoalan tentang pendidikan juga jadi masalah yakni tentang PPDB yang selama ini menjadi momok bagi masyarakat. Setiap tahun ajaran baru, saat PPDB, selalu saja bermasalah. Sebagai wakil rakyat mereka pun selalu di uber-uber orangtua siswa yang menuntut anaknya bisa masuk sekolah negeri.

“Selama saya menjabat sebagai anggota DPRD Balikpapan hampir 5 tahun ini, persoalan pendidikan yakni PPDB sampai sekarang tidak kunjung tuntas. Ini yang harusnya menjadi perhatian Pemkot Balikpapan,” katanya.

“Apalagi karena tidak sebandingnya jumlah anak-anak didik kita, mulai yang mau masuk SD maupun yang mau masuk SMP dan SMA. Apalagi sekarang kita terikat aturan SMA dan SMK itu ditangani Provinsi,” sambungnya.

Dia meminta agar dikomunikasikan dengan Pemerintah Provinsi  (Pemprov)  Kaltim maupun Pemerintah Kota (Pemkot)  Balikpapan, agar persoalan PPDB tidak selalu berulang setiap tahun. Karena Balikpapan selalu terkena dampak dari PPDB.

“Sedangkan kita di daerah yang merasakan dampaknya. Ini yang bisa di komunikasikan Pemerintah Kota melalui Pemerintah Provinsi agar ke depan tidak ada hal-hal yang seperti ini,” katanya.

Politikus Partai Hanura ini mengakui, untuk penambahan sekolah baru memang kesulitan dengan tenaga pengajar yang masih sangat minim, khususnya yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN)

“Memang kita sampai sekarang kesulitan tenaga pengajar. Tapi itulah Pemerintah Kota yang selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar bisa penambahan tenaga pengajar,” ujarnya.

Dari informasinya, tenaga pengajar sekarang ini memang masih kurang. “Tahun lalu sebenarnya ada penambahan tenaga pengajar, hanya jumlahnya sangat minim. Sehingga harus terus dikomunikasikan untuk penambahan tenaga pengajar,” tuturnya. (D/BP)

Article Categories:
News

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in D:\_htdoc\kapefm.com\wp-includes\class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *