background img

DPRD BALIKPAPAN TERIMA ASPIRASI MAHASISWA

3 bulan ago written by
PicsArt_03-12-09.30.19

BALIKPAPAN KPFM – Aksi menyikapi revisi Undang Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang digelar puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Aspirasi Rakyat (Gempar) di Kantor DPRD Kota Balikpapan, Senin (12/3), berjalan lancar.

Kedatangan puluhan aktivis yang berasal dari organisasi FK BEM Se-Balikpapan, GMNI, HMI, GMKI, LMND dan KAMMI Balikpapan di gedung wakil rakyat itu diterima langsung oleh jajaran unsur pimpinan DPRD Balikpapan.

Tampak Ketua DPRD Abdulloh, Wakil Ketua DPRD Thohari Aziz, Wakil Ketua DPRD Sabaruddin Pandrecalle dan Ketua Komisi I DPRD Faisal Tola bersama para anggota menerima kedatangan tersebut.

Meski awalnya menolak untuk menandatangani tuntutan para mahasiswa, namun akhirnya para legislatif Kota Beriman Balikpapan itu pun menerima tuntutan tersebut, ditandai dengan ditandatangani petisi tuntutan langsung oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh.

“Saya tandatangani. Kami terima tuntutannya. Dan kami siap meneruskan aspirasi adik-adik sampai ke pusat, DPR RI. Dan posisi kami hanya memfasilitasi aspirasi adik-adik semua. Karena bukan kapasitas DPRD Balikpapan untuk memutuskan, membatalkan ataupun menunda maupun merubah. Kan, yang buat DPR RI,” jelas Abdulloh saat ditemui KPFM usai menerima aspirasi para mahasiswa tersebut.

Setelah ditandatangani, tuntutan tersebut langsung dikirim ke pihak DPR RI dengan cara difaksimile atau difaks.

Setelah penyampaian tuntutan diterima, puluhan mahasiswa yang berasal dari 6 organisasi itu pun langsung membubarkan diri, menuju titik kumpul sebelumnya, Simpang Tiga Plaza Balikpapan.

Diberitakan sebelumnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gempar melakukan aksi di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, Senin (12/3). Mereka datang dengan membawa 3 tuntutan, yaitu pertama, menolak pasal 73, pasal 122 huruf dan pasal 245 hasil revisi UU MD3 yang baru disahkan Februari lalu.

Kedua, mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) yang dapat meniadakan 3 pasal tersebut. Ketiga, para mahasiswa mengecam segala bentuk tindakan represif oknum aparat kepolisian terhadap massa aksi demonstrasi tolak UU MD3. (ARIYANSAH/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Title