background img

DPR RI SOROTI PERIZINAN TAMBANG DI KALTIM

2 bulan ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Anggota Komisi VII DPR RI, Ihwan Datu Adam, menyoroti perizinan pertambangan yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim). Ini menyusul banyaknya laporan yang diterima oleh Komisi VII DPR RI terkait maraknya perizinan tambang di Kaltim yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Katanya tidak sesuai di lapangan, seperti menyangkut izin analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal. Ternyata banyak yang abal-abal. Untuk itu pemerintah daerah harus hati-hati dalam mengeluarkan izin, terutama menyangkut pengawasan izin dampak lingkungan ini,” kata Ihwan kepada wartawan dalam kegiatan kunjungan kerja ke wilayah Kaltim, di Hotel Novotel Balikpapan, Jumat (6/9).
Pemerintah daerah, lanjut Ihwan, harus serius terkait persoalan ini. Apalagi berdasarkan data yang pernah dirilis oleh Jaringan Advokasi Tambang Kaltim jumlah korban meninggal dunia di lubang tambang hingga pertengahan tahun 2019 tercatat mencapai 35 orang.
Kondisi ini, menurut Ihwan sangat mengkhawatirkan. Pemerintah daerah harus bertindak tegas untuk menyikapinya sehingga tidak kembali jatuh korban jiwa. Selain itu keberadaan kegiatan tambang yang melanggar juga merugikan masyarakat karena menimbulkan dampak kerusakan lingkungan.
“Kami meminta agar pemerintah memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin kepada perusahaan tambang yang terbukti melanggar sebagai sanksi atas dampak kerugian yang ditimbulkan,” tegasnya.
Ia juga berharap agar pemerintah daerah selalu koordinasi dengan stakeholder terkait, sehingga tidak saling menyalahkan ketika muncul kejadian yang tidak diinginkan.
“Kami berharap harus ada kerja sama, enggak boleh satu-satu. Karena hal ini adalah tanggung jawab pemerintah, aparat penegak hukum dan TNI. Harus terpadu sehingga ini tidak saling menuduh,” ucapnya. (FREDY JANU/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *