background img

BUNUH DEMOKRASI, MAHASISWA KECAM UU MD3

3 bulan ago written by
PicsArt_03-12-01.06.17

BALIKPAPAN KPFM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Aspirasi Rakyat (Gempar) melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kota Balikpapan, jalan Jenderal Sudirman, Senin (12/3).

Gerakan yang dipelopori organisasi Forum Komunikasi (FK) BEM Se-Balikpapan, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) datang ke kantor wakil rakyat tersebut dalam rangka menyikapi revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang baru disahkan tanggal 12 Februari 2018 lalu.

Mereka menuntut dihapusnya 3 pasal yang dinilai sangat kontroversi, dan mengancam nilai-nilai kehidupan demokrasi.

“Kami menuntut pasal 73, pasal 122 huruf k dan pasal 245 dihapuskan dari UU tersebut,” kata Korlap Aksi Angkit melalui Humas Aksi Alfha Diva Favian dalam aksi tersebut.

Dari tiga pasal tersebut, pasal 122 huruf k dinilai paling mencolok. Dimana disebutkan dalam pasal itu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat menempuh langkah hukum bagi setiap orang yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan atau anggota DPR.

“Persoalannya, tak ada batasan seperti apa tindakan yang dimaksud merendahkan kehormatan. Bisa saja, kritik dan sekadar memberikan saran dapat dianggap merendahkan kehormatan dewan. Ini seakan mencederai nilai-nilai kehidupan berdemokrsi, membunuh demokrasi,” terang Alfha.

Selain menolak pasal tersebut, para mahasiswa juga menuntut pemerintah pusat untuk menyelesaikan polemik UU tersebut.

“Ini kan belum disetujui Presiden RI. Namun demikian, walaupun belum disetujui, UU tersebut tetap berlaku setelah disahkan DPR selama 30 hari. Itu sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Kami minta ketegasan Pak Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk meniadakan UU MD3 hasil revisi tersebut,” jelas Alfha.

Tindakan represif aparat kepolisian juga menjadi sorotan massa aksi tersebut. Mereka mengecam beberapa tindakan oknum aparat kepolisian yang represif dalam mengamankan aksi penolakan UU MD3 ini.

“Kami mengecam tindakan aparat yang represif seperti yang terjadi di Samarinda, beberapa waktu lalu,” beber Alfha.

Untuk diketahui, revisi UU MD3 resmi disahkan oleh DPR RI pada tanggal 12 Februari 2018 lalu. Hingga saat ini, UU tersebut belum mendapat persetujuan Presiden RI Joko Widodo. Namun demikian, sesuai aturan yang berlaku, UU MD3 hasil revisi yang disahkan DPR Februari lalu tetap sah menjadi UU, selama 30 hari sejak tanggal disahkan. (ARIYANSAH/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Title