background img

BELUM ADA ATURAN SANKSI BAGI ANGKUTAN ONLINE

1 month ago written by
PicsArt_10-12-09.39.22

Balikpapan – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan akan menindaklanjuti Surat Gubernur Kaltim dan Surat Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kaltim tentang pemberhentian angkutan umum berbasis aplikasi online di wilayah Kaltim, termasuk Balikpapan.

Tindak lanjut itu sebagai respon aksi penolakan angkutan umum berbasis aplikasi online yang dilakukan oleh ratusan sopir angkutan umum konvensional di depan gedung DPRD Balikpapan, Rabu (11/10).
Eksekusi penutupan kantor angkutan berbasis aplikasi online ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Dishub Balikpapan bersama instansi terkait beberapa waktu lalu.

“Berdasarkan hasil rapat dengan teman-teman yang melakukan aksi, kami sepakat akan melaksanakan putusan atau Surat Gubernur Kaltim pada tanggal 19 September 2017 lalu. Itu surat penghentian sementara. Kemudian surat itu juga ditindak lanjuti oleh Kadishub Kaltim dengan mengeluarkan surat untuk menutup sementara semua taksi dan angkutan sewa khusus berbasis online di Balikpapan. Jadi hari ini kami melaksanakan surat tersebut,” tegas Kadishub Balikpapan Sudirman Djayaleksana saat ditemui KPFM usai menerima perwakilan massa aksi tersebut di Kantor DPRD Balikpapan.

Selain penutupan kantor, pihaknya juga akan melaksanakan pengawasan di lapangan terhadap angkutan atau layanan transportasi berbasis aplikasi itu. Namun demikian, jika ditemukan mereka masih beroperasi, pihaknya juga tak bisa memberikan sanksi tegas, alias hanya diberi teguran.

“Nanti kami akan datangi kantornya (transportasi online) untuk menindak lanjuti surat dari Gubernur dan Kadishub itu. Karena kan sebelumnya sudah kami tutup kantornya. Selanjutnya kami akan melakukan pengawasan di lapangan. Untuk sanksi bagi mereka yang masih beroperasi memang belum ada. Karena pada aturannya tidak ada soal sanksi. Kami juga tidak bisa sewenang-wenang,” pungkas Sudirman.

Untuk diketahui, ratusan sopir dari berbagai angkutan umum konvensional di Kota Balikpapan menggelar aksi penolakan keberadaan transportasi berbasis aplikasi online di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan. Selain keberadaanya dianggap merugikan, transportasi online yang menguntungkan masyarakat itu dianggap ilegal, karena belum mempunyai izin operasi. (ARIYANSYAH/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu Title