background img

BADAN USAHA WAJIB PESERTA JKN

2 bulan ago written by
BADAN USAHA WAJIB PESERTA JKN (3)

KPFM BALIKPAPAN – Keikutsertaan masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada BPJS Kesehatan adalah kewajiban setiap orang. Hal ini telah diatur dalam Perpres No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Tidak terkecuali badan usaha atau perusahaan.Bagi badan usaha, wajib mendaftarkan  seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan termasuk anggota keluarganya.

Jika tidak mendaftarkan, maka akan ditindak tegas oleh pihak Kejaksaan Negeri selaku Jaksa Pengacara Negara. Kerjasama yang dilakukan antara BPJS Kesehatan dengan Kejaksaan Negeri Balikpapan adalah sebagai mediator jika ada badan usaha yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai pengusaha.

“Kami akan melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap Badan Usaha  dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Seperti tidak mendaftarkan Badan Usahanyan, tidak mendaftarkan seluruh pekerjanya, tidak melaporkan besaran gaji sesuai dengan kondisi real bahkan tidak membayarkan iurannya sehingga pekerja tidak mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan,” tegas Sari Wahyu selaku Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan, saat takshow di radio KPFM 95.4 Mhz yang dipandu Elyana Sesil.

Menurut Kepala Seksi Perdata dan Tata  Usaha Negara Kejaksaan Negeri Balikpapan Adi Wibowo SH, tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan apabila belum berhasil sampai tahap patuh dari Badan Usaha, maka BPJS kesehatan dapat mengusulkan diterbitkannya SKK atau Surat Kuasa Khusus, dan  pihaknya akan melakukan mediasi secara persuasive sebagai langkah awal dari tindak lanjut SKK. “Kami akan memberikan pengarahan agar badan usaha bisa menjalankan kewajibannya. Karena ada sanksi yang akan diberikan jika badan usaha ini tetap tidak patuh. Di Balikpapan ada beberapa perusahaan yang sudah mendapatkan SKK karena tidak membayarkan iuran,” jelasnya.

Ada dua sanksi yang akan diberikan pada badan usaha jika tidak menjalankan kewajibannya, seperti tak mendaftarkan pekerjanya dan membayarkan iurannya. Yaitu sanksi berupa administrasi, salah satunya adalah tidak mendapatkan hak untuk pelayanan publik tertentu, dan sanksi pidana selama 8 tahun atau denda sebesar Rp 1 miliar.

“Jadi penting sekali agar semua badan usaha memberikan hak pekerjanya untuk mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah. Jika sudah mendaftarkan, maka iuran preminya dibayarkan sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Agar para pekerja bisa menggunakan kartu BPJS Kesehatan jika kesehatannya terganggu,” tutup Sari Wahyu.(SESIL/KPFM)

Article Categories:
News · Talkshow

Leave a Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *