background img

ANCAM BOIKOT UN BILA BELUM ADA PUTUSAN BOS

1 month ago written by
20 MAR 2017 - 2

Balikpapan – Perjuangan ratusan guru dan kepala sekolah swasta se-Kaltim mendatangi kantor Gubernur Kaltim di Samarinda Kamis lalu (16/3) untuk memperjuangkan nasib Bantuan Operasional Sekolah (BOS), ternyata belum sepenuhnya mendapatkan kepastian. Masih ada tahapan persetujuan dari DPRD Kaltim. Andaisaja belum diperoleh keputusan hingga menjelang Ujian Nasional (UN) 10 April mendatang, maka mereka bakal memboikot UN tersebut.

Hal ini dibenarkan koordinator aksi damai sekolah swasta se-Balikpapan Rushan Aminudin saat diwawancarai KPFM, baru-baru ini. Dia mengatakan, pertemuan 16 Maret lalu yang diawali aksi damai melibatkan 9 ribu orang di depan Kantor Gubernur itu memang berhasil mendapatkan titik temu tentang dua hal yang selama ini menjadi tanda tanya, yaitu ketidakadilan dana BOS antara sekolah negeri dan swasta, serta tunjangan untuk guru sekolah swasta yang dihapuskan setelah pelimpahan wewenang SMA/SMK ke provinsi. Tetapi, lanjutnya, tuntutan yang dikabulkan itu belum seratus persen dapat dipastikan, karena masih perlu tahapan persetujuan dari DPRD Kaltim.

Hasil kesepakatan yang dihadiri oleh PGRI Kaltim, Dewan Pendidikan Kaltim, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten/Kota se-Kaltim, dan Komisi IV DPRD Kaltim itu memutuskan dana BOS provinsi untuk SMK sebesar Rp1,1 juta. Sedangkan untuk SMA/MA/SLB SMA sebesar Rp 900 ribu. Selain itu, tuntutan kedua tentang tunjangan penghasilan tambahan guru non PNS juga dianggarkan sebesar Rp300 ribu. BOS sekolah swasta ini disamakan dengan BOS sekolah negeri. “Meski masih perlu kesepakatan dari DPRD Kaltim, tetapi paling tidak sudah diestimasikan anggarannya. Nilainya disamakan dengan sekolah negeri. Akhir Maret mungkin akan ada tindak lanjut,” terangnya.

Pihak SMA/SMK swasta se-Kaltim berharap keputusan dari DPRD Kaltim segera turun sebelum pelaksanaan UN.
Seperti diketahui, sekolah swasta di Kaltim ini hampir tak mendapatkan lagi BOS provinsi, karena defisit keuangan dari APBD Kaltim. Dampak yang dikhawatirkan, kualitas pendidikan sekitar 50 ribu siswa sekolah swasta di Kaltim akan merosot. Bila saja BOS ini disetujui, maka pemprov tahun ini akan mengeluarkan sedikitnya Rp173 miliar lebih. Jumlah ini termasuk BOS dan honor guru non PNS sekolah negeri. (RARA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu Title